Hasil Pencarian: sengketa lahan sawit

Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 2 · Tahun 2024

Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi

literasihukum.com/peraturan/15015/tata-cara-pelaksanaan-verifikasi-data-lahan-sawah-terhadap-data-pertanahan-dan-tata-ruang-penetapan-peta-lahan-sawah-yang-dilindungi-dan-pemberian-rekomendasi-perubahan-penggunaan-tanah-pada-lahan-sawah-yang-dilindungi

…ional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 27 · Tahun 2024 • 12 Jul 2026

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT YANG DIBIAYAI OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

literasihukum.com/peraturan/14064/perlindungan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-perkebunan-sawit-yang-dibiayai-oleh-dana-bagi-hasil-perkebunan-sawit

…27 Tahun 2024 tentang PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT YANG DIBIAYAI OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2024 • 04 Jul 2026

Perlindungan Pekerja Perkebunan Sawit Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Dibiayai Oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

literasihukum.com/peraturan/13842/perlindungan-pekerja-perkebunan-sawit-dalam-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-yang-dibiayai-oleh-dana-bagi-hasil-perkebunan-sawit

…erbup) Kabupaten Padang Lawas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perlindungan Pekerja Perkebunan Sawit Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Dibiayai Oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2025

PENYELENGARAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT DI KABUPATEN SINTANG

literasihukum.com/peraturan/13639/penyelengaraan-perlindungan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-bukan-penerima-upah-di-perkebunan-kelapa-sawit-melalui-dana-bagi-hasil-sawit-di-kabupaten-sintang

…NGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT DI KABUPATEN SINTANG

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 61 · Tahun 2024

PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

literasihukum.com/peraturan/10118/perlindungan-sosial-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-perkebunan-sawit-bersumber-dari-dana-bagi-hasil-perkebunan-sawit

…h Nomor 61 Tahun 2024 tentang PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 7 · Tahun 2025

Perlindungan Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

literasihukum.com/peraturan/3344/perlindungan-pekerja-perkebunan-kelapa-sawit-melalui-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-yang-bersumber-dari-dana-bagi-hasil-perkebunan-sawit

…) Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perlindungan Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 51 · Tahun 2023

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

literasihukum.com/peraturan/14118/penetapan-lahan-pertanian-pangan-berkelanjutan-dan-lahan-cadangan-pertanian-pangan-berkelanjutan

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 192 · Tahun 2015 • 19 Jun 2026

Honorarium Kepanitiaan Non Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Sidang Sengketa Informasi Pada Komisi Informasi Provinsi

literasihukum.com/peraturan/2482/honorarium-kepanitiaan-non-pegawai-negeri-sipil-dalam-penyelesaian-sidang-sengketa-informasi-pada-komisi-informasi-provinsi

…un 2015 tentang Honorarium Kepanitiaan Non Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Sidang Sengketa Informasi Pada Komisi Informasi Provinsi

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 30 · Tahun 1999

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

literasihukum.com/peraturan/17368/arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 17 · Tahun 1997

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

literasihukum.com/peraturan/17304/badan-penyelesaian-sengketa-pajak

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak