Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 8 · Tahun 2024

Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Perseroda

literasihukum.com/peraturan/5633/perubahan-bentuk-hukum-perseroan-terbatas-penjaminan-kredit-daerah-kalimantan-selatan-menjadi-perseroan-terbatas-penjaminan-kredit-daerah-kalimantan-perseroda

…n Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Perseroda

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 192 · Tahun 2015 • 19 Jun 2026

Honorarium Kepanitiaan Non Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Sidang Sengketa Informasi Pada Komisi Informasi Provinsi

literasihukum.com/peraturan/2482/honorarium-kepanitiaan-non-pegawai-negeri-sipil-dalam-penyelesaian-sidang-sengketa-informasi-pada-komisi-informasi-provinsi

…un 2015 tentang Honorarium Kepanitiaan Non Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Sidang Sengketa Informasi Pada Komisi Informasi Provinsi

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 30 · Tahun 1999

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

literasihukum.com/peraturan/17368/arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 17 · Tahun 1997

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

literasihukum.com/peraturan/17304/badan-penyelesaian-sengketa-pajak

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2025

Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

literasihukum.com/peraturan/5071/fasilitasi-penanganan-sengketa-dan-konflik-pertanahan

Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 99 · Tahun 2025

Pengesahan 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes (Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai 1907)

literasihukum.com/peraturan/8850/pengesahan-1907-convention-for-the-pacific-settlement-of-international-disputes-konvensi-tentang-penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damai-1907

…ntion for the Pacific Settlement of International Disputes (Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai 1907)

Peraturan Peraturan Menteri Pertahanan · No. 5 · Tahun 2025

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Arbitrase di Lingkungan Kementerian Pertahanan

literasihukum.com/peraturan/12681/tata-cara-penyelesaian-sengketa-arbitrase-di-lingkungan-kementerian-pertahanan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Arbitrase di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 120 · Tahun 2024

Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/15206/tunjangan-jabatan-fungsional-penata-mediasi-sengketa-hak-asasi-manusia

…esiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 23 · Tahun 2020 • 01 Sep 2020

Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan secara Elektronik

literasihukum.com/peraturan/15017/penilaian-angka-kredit-perancang-peraturan-perundang-undangan-secara-elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan secara Elektronik

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 95 · Tahun 2023 • 17 Nov 2023

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

literasihukum.com/peraturan/1894/tata-cara-penggunaan-dan-penyelenggaraan-kartu-kredit-pemerintah-daerah-dalam-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah

…Kabupaten Bone Nomor 95 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH