Menampilkan 110 dari 40 hasil · ~14ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 56 · Tahun 2020 • 20 Nov 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PASIEN NON BPJS PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
literasihukum.com/peraturan/680/perubahan-atas-peraturan-walikota-parepare-nomor-36-tahun-2017-tentang-pelaksanaan-pelayanan-kesehatan-untuk-pasien-non-bpjs-pemerintah-daerah-kota-parepare
…OTA PAREPARE NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PASIEN NON BPJS PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 20 · Tahun 2016 • 28 Jul 2026
TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BPJS KESEHATAN KOTA PAREPARE TAHUN 2016
literasihukum.com/peraturan/967/tata-cara-pelaksanaan-pendataan-dan-pendaftaran-peserta-program-jaminan-kesehatan-nasional-bpjs-kesehatan-kota-parepare-tahun-2016
…ATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BPJS KESEHATAN KOTA PAREPARE TAHUN 2016
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2014
PENGGUNAAN DANA KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN UNTUK PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG
literasihukum.com/peraturan/4516/penggunaan-dana-kapitasi-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-bpjs-kesehatan-untuk-pelayanan-tingkat-pertama-di-puskesmas-dinas-kesehatan-kabupaten-pinrang
…Nomor 16 Tahun 2014 tentang PENGGUNAAN DANA KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN UNTUK PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN UNTUK PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG
literasihukum.com/peraturan/4513/perubahan-atas-peraturan-bupati-pinrang-nomor-16-tahun-2014-tentang-penggunaan-dana-kapitasi-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-bpjs-kesehatan-untuk-pelayanan-tingkat-pertama-di-puskesmas-dinas-kesehatan-kabupaten-pinrang
…NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN UNTUK PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG
Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 1963 • 03 Jun 1963
Pelunasan Cukai Tembakau Oleh Perusahaan-Perusahaan Hasil Tembakau Dan Pengeluaran Hasil-Hasil Tembakau Dari Perusahaan-Perusahaan itu Kedalam Peredaran Bebas (Disempurnakan)
literasihukum.com/peraturan/15755/pelunasan-cukai-tembakau-oleh-perusahaan-perusahaan-hasil-tembakau-dan-pengeluaran-hasil-hasil-tembakau-dari-perusahaan-perusahaan-itu-kedalam-peredaran-bebas-disempurnakan
…Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pelunasan Cukai Tembakau Oleh Perusahaan-Perusahaan Hasil Tembakau Dan Pengeluaran Hasil-Hasil Tembakau Dari Perusahaan-Perusahaan itu Kedalam Peredaran Bebas (Disempurnakan)
Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 101 · Tahun 2021
Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II
literasihukum.com/peraturan/17781/penggabungan-perusahaan-perseroan-persero-pt-pelabuhan-indonesia-i-perusahaan-perseroan-persero-pt-pelabuhan-indonesia-iii-dan-perusahaan-perseroan-persero-pt-pelabuhan-indonesia-iv-ke-dalam-perusahaan-perseroan-persero-pt-pelabuhan-indonesia-ii
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesi…
Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 97 · Tahun 2021 • 15 Sep 2021
Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
literasihukum.com/peraturan/17787/penggabungan-perusahaan-perseroan-persero-pt-bhanda-ghara-reksa-ke-dalam-perusahaan-perseroan-persero-pt-perusahaan-perdagangan-indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 134 · Tahun 2012 • 19 Sep 2012
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Penghapusan Sanksi Administrasi
literasihukum.com/peraturan/10060/perubahan-atas-peraturan-gubernur-nomor-77-tahun-2012-tentang-pemberian-pengurangan-pajak-kendaraan-bermotor-dan-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-serta-penghapusan-sanksi-administrasi
…gurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Penghapusan Sanksi Administrasi
Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 128 · Tahun 2012 • 17 Sep 2012
Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung
literasihukum.com/peraturan/10890/pengenaan-sanksi-pelanggaran-penyelenggaraan-bangunan-gedung
…ur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 16 · Tahun 2013 • 21 Nov 2013
Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Кеtеtарan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
literasihukum.com/peraturan/11781/tata-cara-pengurangan-atau-penghapusan-sanksi-administratif-dan-pengurangan-atau-pembatalan-ketetaran-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan
…Kota Pematang Siantar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Кеtеtарan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Mau Konsultasi Hukum?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.