Peraturan Undang-undang (UU) · No. 34 · Tahun 1954 • 13 Nov 1954

Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accontant")

literasihukum.com/peraturan/16869/pemakaian-gelar-akuntan-accontant

Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accontant")

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 15 · Tahun 2025

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum

literasihukum.com/peraturan/12451/penerapan-manajemen-risiko-di-lingkungan-kementerian-hukum

Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2023

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

literasihukum.com/peraturan/18654/penerapan-manajemen-risiko-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

…inator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 120 · Tahun 2021 • 10 Nov 2021

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/9170/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-maros-nomor-1-tahun-2017-tentang-pedoman-kenaikan-pangkat-penyesuaian-ijazah-dan-pemakaian-gelar-kesarjanaan-bagi-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-maros

…AROS NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 1 · Tahun 2017

PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/11254/pedoman-kenaikan-pangkat-penyesuaian-ijazah-dan-pemakaian-gelar-kesarjanaan-bagi-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-maros

…aros Nomor 1 Tahun 2017 tentang PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2023

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN GELAR DAERAH KEPADA PAHLAWAN DAERAH DAN TOKOH DAERAH KABUPATEN KETAPANG

literasihukum.com/peraturan/9607/pedoman-pelaksanaan-pemberian-gelar-daerah-kepada-pahlawan-daerah-dan-tokoh-daerah-kabupaten-ketapang

…pati (Perbup) Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN GELAR DAERAH KEPADA PAHLAWAN DAERAH DAN TOKOH DAERAH KABUPATEN KETAPANG

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 25 · Tahun 2022

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH

literasihukum.com/peraturan/7315/pembentukan-tim-peneliti-dan-pengkaji-gelar-daerah

…p) Kabupaten Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2022 tentang PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 81 · Tahun 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/9267/perubahan-atas-peraturan-bupati-maros-nomor-1-tahun-2017-tentang-pedoman-kenaikan-pangkat-penyesuaian-ijazah-dan-pemakaian-gelar-kesarjanaan-bagi-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-maros

…AROS NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 30 · Tahun 2013 • 26 Sep 2013

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/18722/jaringan-dokumentasi-dan-informasi-hukum-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 4 · Tahun 2023 • 15 Jun 2026

Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Kemaanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

literasihukum.com/peraturan/18296/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-kemaanan-nomor-1-tahun-2021-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Kemaanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian K…