Menampilkan 1–10 dari 32 hasil
· ~9ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2022
PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM REAKSI CEPAT PENANGANAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
literasihukum.com/peraturan/7283/pembentukan-dan-tugas-tim-reaksi-cepat-penanganan-perselisihan-hubungan-industrial
…Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM REAKSI CEPAT PENANGANAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1954
Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
literasihukum.com/peraturan/17025/keanggotaan-republik-indonesia-dari-dana-moneter-internasional-international-monetery-fund-dan-bank-internasional-untuk-rekonstruksi-dan-pembangunan-international-bank-for-reconstruction-and-development
…g-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Devel…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 1 · Tahun 1966
Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
literasihukum.com/peraturan/16947/penarikan-diri-republik-indonesia-dari-keanggotaan-dana-moneter-internasional-international-monetary-fund-dan-bank-internasional-untuk-rekonstruksi-dan-pembangunan-international-bank-for-reconstruction-and-development
…omor 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Devel…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1994
• 02 Nov 1994
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
literasihukum.com/peraturan/17261/pengesahan-agreement-establishing-the-world-trade-organization-persetujuan-pembentukan-organisasi-perdagangan-dunia
…Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 43 · Tahun 2015
• 17 Sep 2015
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPADA ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN PENSIUNAN YANG MENINGGAL DUNIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE
literasihukum.com/peraturan/993/penyelenggaraan-pelayanan-kepada-anggota-korps-pegawai-republik-indonesia-dan-pensiunan-yang-meninggal-dunia-di-lingkungan-pemerintah-kota-parepare
…AN PELAYANAN KEPADA ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN PENSIUNAN YANG MENINGGAL DUNIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 17 · Tahun 2017
• 22 Nov 2017
Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
literasihukum.com/peraturan/15632/pengesahan-protocol-amending-the-marrakesh-agreement-establishing-the-world-trade-organization-protokol-perubahan-persetujuan-marrakesh-mengenai-pembentukan-organisasi-perdagangan-dunia
…ion (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 1966
• 08 Nov 1966
Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
literasihukum.com/peraturan/16939/keanggotaan-kembali-republik-indonesia-dalam-dana-moneter-inernasional-international-monetary-fund-dan-bank-internasional-untuk-rekonstruksi-dan-pembangunan-international-bank-for-reconstruction-and-development
…Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1969
• 05 Apr 1969
Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor
literasihukum.com/peraturan/17003/persetujuan-konvensi-organisasi-perburuhan-internasional-no120-mengenai-hygiene-dalam-perniagaan-dan-kantor-kantor
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1976
• 22 Nov 1976
Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973
literasihukum.com/peraturan/17084/pengesahan-konvensi-telekomunikasi-internasional-international-telecommunication-convention-malaga-torremolinos-1973
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 1981
• 21 Jul 1981
Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (International Convention for The Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve 1929)
literasihukum.com/peraturan/17124/pengesahan-konvensi-internasional-mengenai-pemberantasan-uang-palsu-beserta-protokol-international-convention-for-the-suppression-of-counterfeiting-currency-and-protocol-geneve-1929
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (International Convention for The Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve 1929)
Pasang Iklan