Hasil Pencarian: pertanggungjawaban pidana pelaku usaha

Peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan · No. 28 · Tahun 2024 • 25 Nov 2024

Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan

literasihukum.com/peraturan/14658/penumbuhan-dan-pengembangan-kelembagaan-pelaku-usaha-dan-pelaku-pendukung-sektor-kelautan-dan-perikanan

…elautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 27 · Tahun 2025 • 02 Jun 2026

Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa

literasihukum.com/peraturan/5981/pemberian-insentif-fiskal-kepada-pelaku-usaha-hiburan-diskotek-karaoke-kelab-malam-bar-dan-mandi-uapspa

…Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 58 · Tahun 2024 • 05 Jul 2026

Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kredit Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Di Kabupaten Cianjur

literasihukum.com/peraturan/5992/pedoman-pelaksanaan-program-subsidi-bunga-kredit-bagi-pelaku-usaha-mikro-dan-kecil-di-kabupaten-cianjur

…Cianjur Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kredit Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Di Kabupaten Cianjur

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 29 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

literasihukum.com/peraturan/15436/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-12-tahun-2023-tentang-pemberian-perizinan-berusaha-kemudahan-berusaha-dan-fasilitas-penanaman-modal-bagi-pelaku-usaha-di-ibu-kota-nusantara

…tang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 22 · Tahun 2025

Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Pajak Daerah Bagi Pelaku Usaha Di Kota Palangka Raya

literasihukum.com/peraturan/3316/tata-cara-pemberian-insentif-fiskal-pajak-daerah-bagi-pelaku-usaha-di-kota-palangka-raya

…gkaraya Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Pajak Daerah Bagi Pelaku Usaha Di Kota Palangka Raya

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 65 · Tahun 1948 • 09 Nov 1948

Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana

literasihukum.com/peraturan/15643/pengadilan-tentara-hukum-acara-pidana-peraturan-tentang-mengadakan-perubahan-dan-penambahan-dalam-undang-undang-no-8-tahun-1946-dari-hal-hukum-acara-pidana

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1948 tentang Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 73 · Tahun 1958 • 20 Sep 1958

Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

literasihukum.com/peraturan/15915/menyatakan-berlakunya-undang-undang-no-1-tahun-1946-republik-indonesia-tentang-peraturan-hukum-pidana-untuk-seluruh-wilayah-republik-indonesia-dan-mengubah-kitab-undang-undang-hukum-pidana

…akan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 18 · Tahun 1960 • 14 Apr 1960

Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

literasihukum.com/peraturan/15815/perubahan-jumlah-hukuman-denda-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-dan-dalam-ketentuan-ketentuan-pidana-lainnya-yang-dikeluarkan-sebelum-tanggal-17-agustus-1945

…omor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 14 · Tahun 1965 • 01 Apr 1965

Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)

literasihukum.com/peraturan/15593/ancaman-pidana-terhadap-tindak-pidana-termaksud-dalam-undang-undang-no-22-tahun-1961-tentang-perguruan-tinggi-ln-1961-no-302

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1965 tentang Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1976 • 27 Apr 1976

Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

literasihukum.com/peraturan/17091/perubahan-dan-penambahan-beberapa-pasal-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-bertalian-dengan-perluasan-berlakunya-ketentuan-perundang-undangan-pidana-kejahatan-penerbangan-dan-kejahatan-terhadap-saranaprasarana-penerbangan

…ahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Pener…