Menampilkan 1–10 dari 70 hasil
· ~34ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 12 Jan 2026
Komdigi Putus Akses Sementara Grok di X, Fitur AI Dinilai Berisiko Picu Deepfake Seksual Non-Konsensual
news.literasihukum.com/komdigi-putus-akses-sementara-grok-x-deepfake-seksual
…deepfake seksual tanpa persetujuan. Pemerintah memanggil pihak X dan menegaskan kewajiban PSE sesuai Permenkominfo 5/2020.
Opini
• 22 Mar 2026
Sampah Menjadi Energi: Solusi atau Ilusi?
literasihukum.com/sampah-menjadi-energi-solusi-atau-ilusi
Mengulas kebijakan Pengolahan Sampah menjadi Energi (PSE) dalam Perpres 109/2025. Apakah kebijakan waste-to-energy benar-benar solusi atau sekadar ilusi?
Peraturan
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal · No. 2 · Tahun 2022
• 02 Jun 2026
Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga
literasihukum.com/peraturan/14356/penilaian-kinerja-pelayanan-terpadu-satu-pintu-dan-kinerja-percepatan-pelaksanaan-berusaha-pemerintah-daerah-serta-kinerja-percepatan-pelaksanaan-berusaha-kementerian-negaralembaga
…dal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga
Kamus Hukum
Pengembalian pendahuluan restitusi
literasihukum.com/kamus-hukum/1189/pengembalian-pendahuluan-restitusi
Pengembalian pendahuluan restitusi Mekanisme percepatan pengembalian kelebihan pajak bagi wajib pajak tertentu sesuai syarat. Contoh: Wajib pajak perlu memahami pengembalian pendahuluan restitusi agar patuh dan menghindari sanksi. Hukum Paj…
Opini
• 11 Jan 2025
Menyorot Program Reforma Agraria di Desa Batulawang
literasihukum.com/menyorot-program-reforma-agraria-di-desa-batulawang
Menyorot bagaimana kebijakan pemerintah justru melenceng dari program reforma agraria sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pokok Agraria
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 114 · Tahun 2012
• 10 Sep 2012
Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2011-2015
literasihukum.com/peraturan/10925/rencana-aksi-daerah-rad-percepatan-pencapaian-millennium-development-goals-mdgs-tahun-2011-2015
…insi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2011-2015
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 214 · Tahun 2015
• 15 Sep 2015
Percepatan Pembangunan Wisma Atlet
literasihukum.com/peraturan/2182/percepatan-pembangunan-wisma-atlet
…ran Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 214 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Wisma Atlet
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 213 · Tahun 2015
• 10 Sep 2015
Percepatan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit
literasihukum.com/peraturan/2190/percepatan-pembangunan-prasarana-kereta-api-ringanlight-rail-transit
…ran Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 213 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 43 · Tahun 2018
• 01 Nov 2018
PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI DI KABUPATEN LANDAK
literasihukum.com/peraturan/7143/percepatan-perbaikan-gizi-di-kabupaten-landak
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 43 Tahun 2018 tentang PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI DI KABUPATEN LANDAK
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 71 · Tahun 2019
• 07 Nov 2019
KONVERGENSI PROGRAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING
literasihukum.com/peraturan/12414/konvergensi-program-percepatan-pencegahan-stunting
…aturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 71 Tahun 2019 tentang KONVERGENSI PROGRAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING
Pasang Iklan