Berita • 08 Jan 2026

PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026

news.literasihukum.com/pmk-96-2025-revisi-penyelesaian-dugaan-pidana-cukai-tanpa-penyidikan

PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.

Berita • 03 Mar 2024

Kasus Firli Bahuri Mandek, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Desak Penahanan dan Penyelesaian

news.literasihukum.com/desak-firli-bahuri-ditahan-dan-dituntaskan

Penanganan kasus yang melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi oleh Polda Metro Jaya dianggap berjalan d...

Berita • 17 Feb 2023

Deforestasi di Papua Berakibat pada Terancamnya Hak Masyarakat Adat, Bagaimana Langkah Hukumnya?

news.literasihukum.com/langkah-hukum-deforestasi-di-papua

Artikel ini membahas mengenai Deforestasi di Papua yang berakibat terancamnya hak masyarakat ada di Papua. Bagaimana langkah hukum yang dapat diambil dalam persoalaan ini? yuk simak artikel berikut in...

Berita • 30 Apr 2024

Jasa Penagihan Hutang: Tips Memilih yang Terbaik

news.literasihukum.com/jasa-penagihan-hutang-tips-memilih-yang-terbaik

Apakah Anda sedang menghadapi masalah terkait dengan hutang, khususnya dikarenakan penagihan hutang yang sulit untuk dilakukan?

Berita • 17 Mar 2024

MK: Caleg DPR/DPRD di Pemilu 2024 Bisa Gugat Hasil Pemilu Sendiri

news.literasihukum.com/caleg-kini-bisa-gugat-hasil-pemilu-sendiri-ke-mk

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kesempatan bagi calon anggota DPR dan DPRD untuk mengajukan gugatan hasil pemilu secara mandiri, tanpa harus terikat dengan partai asal mereka.

Berita • 16 Mar 2024

MK Percepat Penanganan Sengketa Pilpres 2024, Hanya 10 Hari Kerja

news.literasihukum.com/mk-percepat-penanganan-sengketa-pilpres-2024

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) baik untuk pemilihan presiden/wakil presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif (pileg...

Berita • 28 Feb 2025

Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim dan UiTM Malaysia Gelar Kuliah Tamu Internasional, Bahas Kontrak Konstruksi Indonesia–Malaysia

news.literasihukum.com/fakultas-hukum-upn-veteran-jatim-dan-uitm-malaysia-gelar-kuliah-tamu-internasional-bahas-kontrak-konstruksi-indonesia-malaysia

Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur (UPN ”Veteran” Jatim) sukses menggelar kegiatan International Guest Lecture dengan tema “Legal Aspects Of Construction Contracts In Indonesia And Malaysia”.

Berita • 26 Sep 2025

Perjanjian Kerjasama Pembawa Malapetaka: Isi Klausul Pasal ”Merahasiakan Kejadian dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis”

news.literasihukum.com/hukum-perjanjian-katering-sekolah-merugikan

Bagaimana jika perjanjian katering sekolah memaksa kasus keracunan diselesaikan secara kekeluargaan? Pelajari analisis hukum perdata dan pidana, dasar gugatan, serta siapa yang bertanggung jawab saat...

Berita • 15 Sep 2025

TNI dan Aktivis Ferry Irwandi Capai Kesepakatan Damai, Proses Hukum Dihentika

news.literasihukum.com/tni-dan-aktivis-ferry-irwandi-capai-kesepakatan-damai-proses-hukum-dihentika

TNI dan aktivis Ferry Irwandi sepakat berdamai, menghentikan proses hukum dugaan pencemaran nama baik setelah menuai kritik dari pengamat militer

Berita • 17 Sep 2025

LBH Pers Sebut Gugatan Menteri Amran terhadap Tempo Janggal dan Abaikan UU Pers

news.literasihukum.com/lbh-pers-sebut-gugatan-menteri-amran-terhadap-tempo-janggal-dan-abaikan-uu-pers

LBH Pers soroti gugatan Rp 200 M Menteri Amran ke Tempo sebagai kejanggalan yang abaikan UU Pers. Gugatan ini dinilai sebagai upaya pembungkaman pers (ULAP).