Kamus Hukum

Perjanjian penitipan

literasihukum.com/kamus-hukum/2327/perjanjian-penitipan

Perjanjian penitipan Perjanjian penitipan adalah perikatan antara para pihak untuk pengaturan kontraktual tentang penitipan. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Para pihak menandatangani perjanjian penitipan untuk mengatur hak dan kewajiban. |…

Opini • 03 Feb 2024

Kehilangan Helm di Tempat Parkir: Siapa yang Bertanggung Jawab?

literasihukum.com/kehilangan-helm-di-tempat-parkir

Artikel ini membahas hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan kehilangan helm di tempat parkir, serta langkah-langkah yang dapat diambil jika helm Anda hilang.

Opini • 08 Jan 2026

Konsinyasi, Pembayaran Yang Sah dalam Kredit Pembiayaan Bagi Nasabah/Debitor

literasihukum.com/konsinyasi-pembayaran-yang-sah-dalam-kredit-pembiayaan-bagi-nasabahdebitor

Konsinyasi sebagai solusi pembayaran sah dalam kredit macet. Lindungi hak debitur dari penolakan pembayaran tanpa dasar hukum yang jelas.

Kamus Hukum

Akta penitipan

literasihukum.com/kamus-hukum/1276/akta-penitipan

Akta penitipan Akta atau dokumen formal yang memuat atau membuktikan perbuatan hukum mengenai penitipan. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Akta penitipan: Akta dipakai untuk memperjelas identitas para pihak dan objek hubungan hukum. Sumber: T…

Kamus Hukum

Sengketa penitipan

literasihukum.com/kamus-hukum/2941/sengketa-penitipan

Sengketa penitipan Perselisihan hukum yang timbul dari hubungan hukum mengenai penitipan. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Sengketa penitipan: Sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa. Sumber: Term…

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 2 · Tahun 2021

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

literasihukum.com/peraturan/642/batas-jumlah-surat-permintaan-pembayaran-uang-persediaan-dan-surat-permintaan-pembayaran-ganti-uang-dalam-pelaksanaan-anggaran-belanja-satuan-kerja-perangkat-daerah-tahun-anggaran-2021

…alikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 2 Tahun 2021 tentang BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2025

Batasan Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/4226/batasan-maksimal-jumlah-surat-permintaan-pembayaran-uang-persediaan-surat-permintaan-pembayaran-ganti-uang-persediaan-satuan-kerja-perangkat-daerah-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-kaur-tahun-anggaran-2025

…erbup) Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Batasan Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Ta…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 40 · Tahun 2025

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Kebersihan

literasihukum.com/peraturan/11857/tata-cara-pembayaran-penyetoran-dan-tempat-pembayaran-retribusi-pelayanan-kebersihan

…n Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Kebersihan

Kamus Hukum

Klausul pembayaran

literasihukum.com/kamus-hukum/807/klausul-pembayaran

Klausul pembayaran Ketentuan dalam kontrak/perjanjian yang mengatur mengenai pembayaran. Contoh: Para pihak menyepakati klausul pembayaran untuk mengurangi risiko sengketa di kemudian hari. Hukum Bisnis & Korporasi Rujukan umum: hukum perus…

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 240 · Tahun 2015 • 30 Nov 2015

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah

literasihukum.com/peraturan/1500/perubahan-kedua-atas-peraturan-gubernur-nomor-218-tahun-2015-tentang-mekanisme-perhitungan-pembayaran-tunjangan-kinerja-daerah

…erubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah