Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 51 · Tahun 2024

PENGELOLAAN PENGADUAN MELALUI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DALAM LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

literasihukum.com/peraturan/10541/pengelolaan-pengaduan-melalui-sistem-pengelolaan-pengaduan-pelayanan-publik-nasional-dalam-layanan-aspirasi-dan-pengaduan-online-rakyat

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 51 Tahun 2024 tentang PENGELOLAAN PENGADUAN MELALUI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DALAM LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 65 · Tahun 1948 • 09 Nov 1948

Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana

literasihukum.com/peraturan/15643/pengadilan-tentara-hukum-acara-pidana-peraturan-tentang-mengadakan-perubahan-dan-penambahan-dalam-undang-undang-no-8-tahun-1946-dari-hal-hukum-acara-pidana

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1948 tentang Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 73 · Tahun 1958 • 20 Sep 1958

Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

literasihukum.com/peraturan/15915/menyatakan-berlakunya-undang-undang-no-1-tahun-1946-republik-indonesia-tentang-peraturan-hukum-pidana-untuk-seluruh-wilayah-republik-indonesia-dan-mengubah-kitab-undang-undang-hukum-pidana

…akan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 18 · Tahun 1960 • 14 Apr 1960

Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

literasihukum.com/peraturan/15815/perubahan-jumlah-hukuman-denda-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-dan-dalam-ketentuan-ketentuan-pidana-lainnya-yang-dikeluarkan-sebelum-tanggal-17-agustus-1945

…omor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2022 • 01 Apr 2022

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

literasihukum.com/peraturan/13133/pedoman-pelaksanaan-sistem-penanganan-pengaduan-tindak-pidana-korupsi-di-lingkungan-pemerintah-daerah

…bup) Kabupaten Bantaeng Nomor 15 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 14 · Tahun 1965 • 01 Apr 1965

Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)

literasihukum.com/peraturan/15593/ancaman-pidana-terhadap-tindak-pidana-termaksud-dalam-undang-undang-no-22-tahun-1961-tentang-perguruan-tinggi-ln-1961-no-302

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1965 tentang Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 79 · Tahun 2020

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/9271/pedoman-pelaksanaan-sistem-penanganan-pengaduan-whistle-blowing-system-tindak-pidana-korupsi-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-maros

…Perbup) Kabupaten Maros Nomor 79 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 50 · Tahun 2021

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

literasihukum.com/peraturan/3653/pedoman-pelaksanaan-sistem-penanganan-pengaduan-tindak-pidana-korupsi-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-soppeng

…rbup) Kabupaten Soppeng Nomor 50 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 42 · Tahun 2024

Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah

literasihukum.com/peraturan/2397/pedoman-pelaksanaan-sistem-penanganan-pengaduan-tindak-pidana-korupsi-di-lingkungan-pemerintah-daerah

…rwali) Kota Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 40 · Tahun 2023

Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistleblowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/4384/pedoman-penanganan-pelaporan-pengaduan-whistleblowing-system-dugaan-tindak-pidana-korupsi

…up) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistleblowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi