Hasil Pencarian: penerimaan negara

Kamus Hukum

Penerimaan negara bukan pajak

literasihukum.com/kamus-hukum/2111/penerimaan-negara-bukan-pajak

Penerimaan negara bukan pajak Istilah hukum administrasi atau tata negara yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Penerimaan negara bukan pajak: Istilah ini sering dipakai untuk menil…

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 2 · Tahun 2025

Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekonsiliasi Data Dalam Rangka Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dan Pemindahbukuan Saldo Cadangan Reimbursement Dari Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Oleh Bendahara Umum Negara

literasihukum.com/peraturan/14834/penyusunan-rencana-penerimaan-negara-bukan-pajak-rekonsiliasi-data-dalam-rangka-penghitungan-penerimaan-negara-bukan-pajak-dan-pemindahbukuan-saldo-cadangan-reimbursement-dari-kegiatan-pengusahaan-panas-bumi-oleh-bendahara-umum-negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekonsiliasi Data Dalam Rangka Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dan Pemindahbukuan Saldo Cadangan Reimbursement Dari Kegiatan…

Kamus Hukum

Pengawasan penerimaan negara bukan pajak

literasihukum.com/kamus-hukum/2204/pengawasan-penerimaan-negara-bukan-pajak

Pengawasan penerimaan negara bukan pajak Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan penerimaan negara bukan pajak. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan penerimaan negara bukan pajak: Pen…

Kamus Hukum

Sengketa penerimaan negara bukan pajak

literasihukum.com/kamus-hukum/2923/sengketa-penerimaan-negara-bukan-pajak

Sengketa penerimaan negara bukan pajak Perselisihan yang timbul dari keputusan, tindakan, atau kewenangan pemerintahan terkait penerimaan negara bukan pajak. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Sengketa penerimaan negara bukan pajak…

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 5 · Tahun 2024

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

literasihukum.com/peraturan/16288/besaran-persyaratan-dan-tata-cara-pengenaan-tarif-penerimaan-negara-bukan-pajak-sampai-dengan-rp000-nol-rupiah-atau-0-nol-persen-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-berlaku-pada-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat

…han Rakyat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kement…

Kamus Hukum

Pembuktian penerimaan hasil kejahatan

literasihukum.com/kamus-hukum/2008/pembuktian-penerimaan-hasil-kejahatan

Pembuktian penerimaan hasil kejahatan Proses menilai alat bukti dan unsur delik untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan pidana terkait penerimaan hasil kejahatan. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pembuktian penerimaan hasil kejahat…

Kamus Hukum

Pertanggungjawaban pidana penerimaan hasil kejahatan

literasihukum.com/kamus-hukum/2640/pertanggungjawaban-pidana-penerimaan-hasil-kejahatan

Pertanggungjawaban pidana penerimaan hasil kejahatan Dasar untuk membebankan kesalahan dan pidana kepada pelaku berkaitan dengan penerimaan hasil kejahatan. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Pertanggungjawaban pidana penerimaan hasil kejahatan…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 17 · Tahun 1962 • 17 Nov 1962

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1962 Tentang Penerimaan dan Penggunaan Warga Negara Asing Yang Dengan Sukarela Turut-Serat Dalam Perjuangan Pembebasan Irian barat (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 21) Menjadi Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16797/penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-3-tahun-1962-tentang-penerimaan-dan-penggunaan-warga-negara-asing-yang-dengan-sukarela-turut-serat-dalam-perjuangan-pembebasan-irian-barat-lembaran-negara-tahun-1962-no-21-menjadi-undang-undang

…2 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1962 Tentang Penerimaan dan Penggunaan Warga Negara Asing Yang Dengan Sukarela Turut-Serat Dalam Perjuangan Pembebasan Irian barat (Lembaran Negara Tahun 1962 No.…

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 151 · Tahun 2015

Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 267 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Bagi Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus Barang Dan Penyimpan Barang

literasihukum.com/peraturan/4737/pencabutan-peraturan-gubernur-nomor-267-tahun-2014-tentang-tunjangan-bagi-bendahara-pengeluaran-bendahara-penerimaan-bendahara-pengeluaran-pembantu-bendahara-penerimaan-pembantu-pengurus-barang-dan-penyimpan-barang

…ran Gubernur Nomor 267 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Bagi Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus Barang Dan Penyimpan Barang

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 267 · Tahun 2014

Tunjangan Bagi Bendahara Pengeluaran,Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpanan Barang

literasihukum.com/peraturan/8707/tunjangan-bagi-bendahara-pengeluaranbendahara-penerimaan-bendahara-pengeluaran-pembantu-bendahara-penerimaan-pembantu-pengurus-barang-dan-penyimpanan-barang

…ukota Jakarta Nomor 267 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bagi Bendahara Pengeluaran,Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpanan Barang