Menampilkan 1–10 dari 40 hasil
· ~14ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia · No. 23 · Tahun 2025
Layanan Pengaduan dan Penanganan Permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesi
literasihukum.com/peraturan/6539/layanan-pengaduan-dan-penanganan-permasalahan-calon-pekerja-migran-indonesia-atau-pekerja-migran-indonesi
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 tentang Layanan Pengaduan dan Penanganan Permasalahan Calon Pekerja Migran Ind…
Peraturan
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia · No. 25 · Tahun 2025
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
literasihukum.com/peraturan/6536/penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern-pemerintah-terintegrasi-di-lingkungan-kementerian-pelindungan-pekerja-migran-indonesiabadan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di…
Peraturan
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia · No. 24 · Tahun 2025
Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
literasihukum.com/peraturan/6538/siber-pelindungan-pekerja-migran-indonesia
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia · No. 26 · Tahun 2025
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
literasihukum.com/peraturan/5891/pembinaan-dan-pengawasan-terhadap-pelaksanaan-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia · No. 27 · Tahun 2025
Tata Cara Pelayanan Pendataan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri
literasihukum.com/peraturan/5890/tata-cara-pelayanan-pendataan-pekerja-migran-indonesia-di-luar-negeri
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pendataan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 56 · Tahun 2020
• 20 Nov 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PASIEN NON BPJS PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
literasihukum.com/peraturan/680/perubahan-atas-peraturan-walikota-parepare-nomor-36-tahun-2017-tentang-pelaksanaan-pelayanan-kesehatan-untuk-pasien-non-bpjs-pemerintah-daerah-kota-parepare
…OTA PAREPARE NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PASIEN NON BPJS PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 20 · Tahun 2016
• 28 Jul 2026
TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BPJS KESEHATAN KOTA PAREPARE TAHUN 2016
literasihukum.com/peraturan/967/tata-cara-pelaksanaan-pendataan-dan-pendaftaran-peserta-program-jaminan-kesehatan-nasional-bpjs-kesehatan-kota-parepare-tahun-2016
…ATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BPJS KESEHATAN KOTA PAREPARE TAHUN 2016
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2014
PENGGUNAAN DANA KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN UNTUK PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG
literasihukum.com/peraturan/4516/penggunaan-dana-kapitasi-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-bpjs-kesehatan-untuk-pelayanan-tingkat-pertama-di-puskesmas-dinas-kesehatan-kabupaten-pinrang
…Nomor 16 Tahun 2014 tentang PENGGUNAAN DANA KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN UNTUK PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN UNTUK PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG
literasihukum.com/peraturan/4513/perubahan-atas-peraturan-bupati-pinrang-nomor-16-tahun-2014-tentang-penggunaan-dana-kapitasi-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-bpjs-kesehatan-untuk-pelayanan-tingkat-pertama-di-puskesmas-dinas-kesehatan-kabupaten-pinrang
…NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN UNTUK PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2024
• 03 Jun 2026
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MANFAAT PELAYANAN KELAS III
literasihukum.com/peraturan/10364/pedoman-pelaksanaan-program-jaminan-kesehatan-bagi-peserta-pekerja-bukan-penerima-upah-dan-peserta-bukan-pekerja-yang-didaftarkan-pemerintah-daerah-dengan-manfaat-pelayanan-kelas-iii
…au Nomor 23 Tahun 2024 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MANFAAT PELAYANAN KELAS III
