Hasil Pencarian: pasal 1 ayat 2 KUHP

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 8 · Tahun 1959 • 08 Apr 1959

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 37), Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16711/penetapan-undang-undang-darurat-no-12-tahun-1955-tentang-pengubahan-pasal-4-ayat-1-undang-undang-no-12-tahun-1953-lembaran-negara-tahun-1955-no-37-sebagai-undang-undang

…8 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 37), Sebagai Undang-Undang

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 20 · Tahun 1960 • 13 Apr 1960

Masa Kerja yang Dihitung untuk Pensiun, Seperti dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952

literasihukum.com/peraturan/15584/masa-kerja-yang-dihitung-untuk-pensiun-seperti-dimaksud-dalam-pasal-2-ayat-2-undang-undang-no-20-tahun-1952

…omor 20 Tahun 1960 tentang Masa Kerja yang Dihitung untuk Pensiun, Seperti dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 34 · Tahun 1992 • 30 Jun 1992

Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria

literasihukum.com/peraturan/15669/penundaan-berlakunya-ketentuan-pasal-5-ayat-1-peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-1991-tentang-ketentuan-konversi-hak-atas-tanah-di-propinsi-daerah-tingkat-i-timor-timur-menurut-undang-undang-pokok-agraria

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1992 tentang Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang…

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 64 · Tahun 2023 • 13 Nov 2023

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, maka perlu menetapkan PERWALI

literasihukum.com/peraturan/18065/bahwa-berdasarkan-ketentuan-pasal-3a-ayat-2-peraturan-presiden-nomor-53-tahun-2023-maka-perlu-menetapkan-perwali

…kota (Perwali) Kota Tanjungpinang Nomor 64 Tahun 2023 tentang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, maka perlu menetapkan PERWALI

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 8 · Tahun 1953 • 07 Jun 2026

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 Nomor 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan

literasihukum.com/peraturan/15901/memperpanjang-waktu-berlakunya-peraturan-peraturan-militer-militer-termaksud-dalam-pasal-34-ayat-5-staatsblad-1939-nomor-582-sebagaimana-telah-diubah-danatau-ditambah-kemudian-sepanjang-mengenai-urusan-perumahan

…entang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 Nomor 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 12 · Tahun 1955 • 01 Jun 2026

Perobahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953

literasihukum.com/peraturan/15869/perobahan-pasal-4-ayat-1-undang-undang-no-12-tahun-1953

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955 tentang Perobahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1955 • 16 Jul 2026

Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

literasihukum.com/peraturan/16785/pemberian-kuasa-kepada-menteri-keuangan-untuk-mengambil-uang-muka-pada-bank-indonesia-lebih-dari-pada-batas-yang-ditetapkan-dalam-pasal-19-ayat-2-undang-undang-pokok-bank-indonesia-1953-undang-undang-no-11-tahun-1953

…untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 19 · Tahun 1953 • 25 Jun 2026

Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733)

literasihukum.com/peraturan/17383/pengubahan-bea-pembubaran-yang-ditetapkan-dalam-pasal-5-ayat-2-jachtordonnantie-java-en-madura-1940-staatsblad-1939-nr-733

…g-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1953 tentang Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733)

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 141/PMK.03/2015 · Tahun 2015 • 24 Jul 2026

Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

literasihukum.com/peraturan/15522/jenis-jasa-lain-sebagaimana-dimaksud-dalam-pasal-23-ayat-1-huruf-c-angka-2-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan-sebagaimana-telah-beberapa-kali-diubah-terakhir-dengan-undang-undang-nomor-36-tahun-2008

…angan Nomor 141/PMK.03/2015 Tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Un…

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 4 · Tahun 1954

Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya

literasihukum.com/peraturan/15894/guna-menetapkan-waktu-berlakunya-aturan-hukuman-yang-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-indonesia-1948-no-141-untuk-selanjutnya

…4 Tahun 1954 tentang Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya