Menampilkan 1–10 dari 24 hasil
· ~14ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 24 Feb 2026
DPR Susun Naskah Akademik RUU Perampasan Aset
news.literasihukum.com/dpr-susun-naskah-akademik-ruu-perampasan-aset
DPR melalui Komisi III menyusun naskah akademik RUU Perampasan Aset. RUU ini memuat dua konsep perampasan aset: berbasis putusan pidana dan tanpa putusan pidana dengan syarat tertentu.
Berita
• 19 Mar 2024
Persiapan Gugatan Sengketa Hasil Pemilu 2024: Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud, dan Prabowo-Gibran Bersiap Hadapi Proses Hukum
news.literasihukum.com/persiapan-gugatan-sengketa-hasil-pemilu-2024
Tim hukum dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD bersiap untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu presiden setelah Kom...
Berita
• 06 Mar 2026
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029
news.literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-risiko-menjelang-pemilu-2029
Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.
Berita
• 21 Aug 2025
DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat
news.literasihukum.com/dpr-setujui-inosentius-samsul-jadi-calon-hakim-mk-gantikan-arief-hidayat
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai calon Hakim Konstitusi dari unsur DPR. Keputusan ini diambil setelah Inosentius,...
Berita
• 22 Sep 2025
RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II DPR Siap Bahas—Sorotan Publik Menguat
news.literasihukum.com/ruu-pemilu-prolegnas-2026
RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.
Berita
• 18 Sep 2025
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
news.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Berita
• 23 Jul 2025
DPR Kaji Rencana Pembatasan Masa Jabatan Hakim Agung
news.literasihukum.com/dpr-kaji-rencana-pembatasan-masa-jabatan-hakim-agung
Literasi Hukum - Sebuah diskursus baru mengenai masa bakti pemangku jabatan di lembaga negara kembali mengemuka. Setelah sebelumnya usia pensiun bagi perwira tinggi TNI diperpanjang dan usulan serupa...
Berita
• 24 Jan 2026
Bupati Sleman Harda Kiswaya Bersaksi dalam Sidang Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata
news.literasihukum.com/bupati-sleman-harda-kiswaya-bersaksi-dalam-sidang-dugaan-korupsi-dana-hibah-pariwisata
Sidang dugaan korupsi Dana Hibah Pariwisata 2020 di Sleman menghadirkan saksi dan terdakwa dengan fokus pada Surat Edaran dan dampak hukum Pilkada.
Berita
• 08 Apr 2026
Sahroni Dukung Larangan Vape, Minta Masuk ke RUU Narkotika
news.literasihukum.com/sahroni-dukung-larangan-vape-minta-masuk-ke-ruu-narkotika
Ahmad Sahroni mendukung usulan Kepala BNN untuk melarang vape di Indonesia. Usulan itu didorong masuk ke RUU Narkotika setelah BNN menemukan kandungan narkotika dalam sejumlah liquid vape.
Berita
• 08 Apr 2026
Polri Usulkan RUU Narkotika Pertegas Perampasan Aset Kejahatan
news.literasihukum.com/polri-usulkan-ruu-narkotika-pertegas-perampasan-aset-kejahatan
Polri usul RUU Narkotika perkuat perampasan aset hasil kejahatan narkoba. Tujuannya, memutus pendanaan jaringan narkotika lintas negara.