Hasil Pencarian: kerja sama internasional dalam hukum pidana

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 65 · Tahun 1948 • 09 Nov 1948

Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana

literasihukum.com/peraturan/15643/pengadilan-tentara-hukum-acara-pidana-peraturan-tentang-mengadakan-perubahan-dan-penambahan-dalam-undang-undang-no-8-tahun-1946-dari-hal-hukum-acara-pidana

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1948 tentang Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 80 · Tahun 1957

Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya

literasihukum.com/peraturan/15922/persetujuan-konpensi-organisasi-perburuhan-internasional-no-100-mengenai-pengupahan-yang-sama-bagi-buruh-laki-laki-dan-wanita-untuk-pekerjaan-yang-sama-nilainya

…ternasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 18 · Tahun 1960 • 14 Apr 1960

Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

literasihukum.com/peraturan/15815/perubahan-jumlah-hukuman-denda-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-dan-dalam-ketentuan-ketentuan-pidana-lainnya-yang-dikeluarkan-sebelum-tanggal-17-agustus-1945

…n Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 73 · Tahun 1958 • 20 Sep 1958

Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

literasihukum.com/peraturan/15915/menyatakan-berlakunya-undang-undang-no-1-tahun-1946-republik-indonesia-tentang-peraturan-hukum-pidana-untuk-seluruh-wilayah-republik-indonesia-dan-mengubah-kitab-undang-undang-hukum-pidana

…Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1976 • 27 Apr 1976

Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

literasihukum.com/peraturan/17091/perubahan-dan-penambahan-beberapa-pasal-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-bertalian-dengan-perluasan-berlakunya-ketentuan-perundang-undangan-pidana-kejahatan-penerbangan-dan-kejahatan-terhadap-saranaprasarana-penerbangan

…or 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1954

Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

literasihukum.com/peraturan/17025/keanggotaan-republik-indonesia-dari-dana-moneter-internasional-international-monetery-fund-dan-bank-internasional-untuk-rekonstruksi-dan-pembangunan-international-bank-for-reconstruction-and-development

…g-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Devel…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 1 · Tahun 1966

Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

literasihukum.com/peraturan/16947/penarikan-diri-republik-indonesia-dari-keanggotaan-dana-moneter-internasional-international-monetary-fund-dan-bank-internasional-untuk-rekonstruksi-dan-pembangunan-international-bank-for-reconstruction-and-development

…omor 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Devel…

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 14 · Tahun 1965 • 01 Apr 1965

Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)

literasihukum.com/peraturan/15593/ancaman-pidana-terhadap-tindak-pidana-termaksud-dalam-undang-undang-no-22-tahun-1961-tentang-perguruan-tinggi-ln-1961-no-302

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1965 tentang Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 3 · Tahun 2023 • 15 Jun 2026

Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

literasihukum.com/peraturan/18299/penataan-kerja-sama-di-lingkungan-kementrian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

…nteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 14 · Tahun 2023

Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/18763/penataan-kerja-sama-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia