Berita • 03 May 2026

Dari Caveat Emptor ke Caveat Venditor dalam UU PDP RI

news.literasihukum.com/caveat-emptor-caveat-venditor-uu-pdp-ri

Pergeseran dari caveat emptor ke caveat venditor dalam UU PDP RI. Simak dampaknya bagi konsumen, korporasi, dan penegakan hukum data di Indonesia.

Berita • 24 Feb 2026

Vendor Akui Dapat Bocoran Chromebook Era Nadiem

news.literasihukum.com/vendor-akui-bocoran-chromebook-era-nadiem

…upertone mengaku mendapat bocoran dari Google soal pengadaan Chromebook Kemendikbudristek era Nadiem. Kasus diduga rugikan negara Rp 2,1 triliun.

Berita • 06 Jan 2024

JagaPemilu.com Diluncurkan

news.literasihukum.com/jagapemilucom-diluncurkan-wadah-pelaporan-pelanggaran-pemilu-2024

JagaPemilu.com, sebuah platform pelaporan pelanggaran pemilu, secara resmi diperkenalkan pada Jumat (5/1/2024) di Jakarta. Tujuan utama platform ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pe...

Berita • 21 Dec 2024

Regulations and Innovation: Lois Bar NYC as a Model of Sustainable Bars in the Modern Era

news.literasihukum.com/regulation-and-innovation-lois-bar-nyc-as-example-of-environmentally-friendly-bar-in-the-modern-era

…icle expands the discussion of each subtopic to meet the needs of in-depth readers while maintaining relevance to the legal niche.

Berita • 03 Jun 2024

Mampukah Pansel KPK Melahirkan Pemimpin Anti-Korupsi yang Independen?

news.literasihukum.com/pansel-kpk-melahirkan-pemimpin-anti-korupsi

Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) masa jabatan 2024-2029 menghadapi tantangan berat. Mampukah Pansel KPK Melahirkan Pemimpin Anti-Korupsi?

Berita • 21 Dec 2024

Regulasi dan Inovasi: Lois Bar NYC sebagai Contoh Bar Ramah Lingkungan di Era Modern

news.literasihukum.com/regulasi-dan-inovasi-lois-bar-nyc-sebagai-contoh-bar-ramah-lingkungan-di-era-modern

Artikel ini memperluas pembahasan setiap subtopik untuk memenuhi kebutuhan pembaca yang mendalam sekaligus menjaga relevansi dengan niche hukum. Apakah ada revisi tambahan yang Anda perlukan?

Berita • 21 Mar 2024

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?

news.literasihukum.com/mk-hapus-pasal-penyebaran-berita-bohong

…Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...

Berita • 29 Feb 2024

Polemik Hak Angket DPR: Pandangan 5 Pakar Hukum Tata Negara

news.literasihukum.com/polemik-hak-angket-dpr-pandangan-5-pakar-htn

Rencana untuk menerapkan Hak Angket DPR dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin ramai dibicarakan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahl...

Berita • 14 Jan 2025

KPK Sita Rp 476,9 Miliar dari Gratifikasi Tambang Batubara di Kutai Kartanegara

news.literasihukum.com/kpk-sita-rp-4769-miliar-dari-gratifikasi-tambang-batubara-di-kutai-kartanegara

literasihukum.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dana mencapai Rp 476,9 miliar yang diduga berasal dari tindak pidana gratifikasi atas produksi batubara di Kabupaten Kutai Karta...

Berita • 16 Sep 2025

KPK Dalami Proses Penerbitan SK Menteri Agama Terkait Kuota Haji Tambahan: Fokus pada Dugaan Penyelewengan Alokasi

news.literasihukum.com/kpk-dalami-proses-penerbitan-sk-menteri-agama-terkait-kuota-haji-tambahan-fokus-pada-dugaan-penyelewengan-alokasi

KPK selisik penerbitan SK Menteri Agama era Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan. Penyelewengan alokasi 50:50 diduga langgar UU.