Menampilkan 1–10 dari 13 hasil
· ~9ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 22 · Tahun 2024
Pembentukan Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara
literasihukum.com/peraturan/17952/pembentukan-kejaksaan-negeri-kepulauan-anambas-kejaksaan-negeri-musi-rawas-kejaksaan-negeri-sigi-kejaksaan-negeri-morowali-utara-dan-kejaksaan-negeri-maluku-tenggara
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara
Peraturan
Peraturan Jaksa Agung · No. PER-038/A/JA/09/2011 · Tahun 2011
• 23 Sep 2011
Pengelolaan Perpustakaan Hukum dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/15167/pengelolaan-perpustakaan-hukum-dan-dokumentasi-peraturan-perundang-undangan-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia
…Pengelolaan Perpustakaan Hukum dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia · No. 19 · Tahun 2020
• 09 Sep 2020
Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
literasihukum.com/peraturan/15200/penyelesaian-uang-pengganti-yang-diputus-pengadilan-berdasarkan-undang-undang-nomor-3-tahun-1971-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 15 · Tahun 1961
• 30 Jun 1961
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/16735/ketentuan-ketentuan-pokok-kejaksaan-republik-indonesia
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 16 · Tahun 1961
• 30 Jun 1961
Pembentukan Kejaksaan Tinggi
literasihukum.com/peraturan/16734/pembentukan-kejaksaan-tinggi
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1991
• 22 Jul 1991
Kejaksaan Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/17220/kejaksaan-republik-indonesia
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 37 · Tahun 2024
• 30 Sep 2024
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/15251/jenis-dan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-berlaku-pada-kejaksaan-republik-indonesia
…n 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 74 · Tahun 2025
• 07 Nov 2025
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/5917/tarif-layanan-badan-layanan-umum-rumah-sakit-umum-adhyaksa-pada-kejaksaan-agung-republik-indonesia
…mor 74 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 41 · Tahun 2023
• 16 Jun 2026
Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara
literasihukum.com/peraturan/18640/pembentukan-kejaksaan-tinggi-kalimantan-utara
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 36 · Tahun 2024
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Layanan Kesehatan Yang Berlaku Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/16073/jenis-dan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-kebutuhan-mendesak-atas-layanan-kesehatan-yang-berlaku-pada-rumah-sakit-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia
…jak Kebutuhan Mendesak Atas Layanan Kesehatan Yang Berlaku Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia