Menampilkan 1–10 dari 24 hasil
· ~8ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 1992
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 17 TAHUN 1980 TENTANG TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BUS DAN NON BUS (ANTAR KOTA DAN DALAM KOTA)
literasihukum.com/peraturan/6139/perubahan-pertama-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng-nomor-17-tahun-1980-tentang-terminal-dan-retribusi-terminal-angkutan-penumpang-umum-bus-dan-non-bus-antar-kota-dan-dalam-kota
…DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 17 TAHUN 1980 TENTANG TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BUS DAN NON BUS (ANTAR KOTA DAN DALAM KOTA)
Peraturan
Peraturan Menteri Perindustrian · No. 54 · Tahun 2024
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Bus Bar Tembaga (Copper Bus Bars) Secara Wajib.
literasihukum.com/peraturan/14990/pemberlakuan-standar-nasional-indonesia-untuk-bus-bar-tembaga-copper-bus-bars-secara-wajib
…i Perindustrian Nomor 54 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Bus Bar Tembaga (Copper Bus Bars) Secara Wajib.
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 184 · Tahun 2014
• 21 Nov 2014
Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum
literasihukum.com/peraturan/9297/tarif-angkutan-penumpang-dengan-mobil-bus-umum
…Khusus Ibukota Jakarta Nomor 184 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 7 · Tahun 2010
PEDOMAN UMUM PELAYANAN BUS SEKOLAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
literasihukum.com/peraturan/8377/pedoman-umum-pelayanan-bus-sekolah-dalam-wilayah-kabupaten-luwu-timur
…an Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang PEDOMAN UMUM PELAYANAN BUS SEKOLAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 8 · Tahun 2024
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu Dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu Yang Ditanggung Pemeruntah Tahun Anggaran 2024
literasihukum.com/peraturan/17930/pajak-pertambahan-nilai-atas-penyerahan-kendaraan-bermotor-listrik-berbasis-baterai-roda-empat-tertentu-dan-kendaraan-bermotor-listrik-berbasis-baterai-bus-tertentu-yang-ditanggung-pemeruntah-tahun-anggaran-2024
…trik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu Dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu Yang Ditanggung Pemeruntah Tahun Anggaran 2024
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 38 · Tahun 2023
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023
literasihukum.com/peraturan/18776/pajak-pertambahan-nilai-atas-penyerahan-kendaraan-bermotor-listrik-berbasis-baterai-roda-empat-tertentu-dan-kendaraan-bermotor-listrik-berbasis-baterai-bus-tertentu-yang-ditanggung-pemerintah-tahun-anggaran-2023
…trik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 170 · Tahun 2014
Pelayanan Bus Angkutan Pariwisata
literasihukum.com/peraturan/9398/pelayanan-bus-angkutan-pariwisata
…ur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 170 Tahun 2014 tentang Pelayanan Bus Angkutan Pariwisata
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 74 · Tahun 2006
Penetapan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah
literasihukum.com/peraturan/12410/penetapan-tarif-batas-atas-dan-tarif-batas-bawah-angkutan-penumpang-antar-kota-dalam-provinsi-dengan-mobil-bus-umum-kelas-ekonomi-di-provinsi-jawa-tengah
…atas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 50 · Tahun 2025
Peninjauan Tarif Retribusi Daerah pada Jasa Pelayanan Bus Rapid Transit Trans Semarang
literasihukum.com/peraturan/8309/peninjauan-tarif-retribusi-daerah-pada-jasa-pelayanan-bus-rapid-transit-trans-semarang
…aturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 50 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah pada Jasa Pelayanan Bus Rapid Transit Trans Semarang
Peraturan
Peraturan Menteri Perhubungan · No. 3 · Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 Tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum
literasihukum.com/peraturan/18584/perubahan-atas-peraturan-menteri-perhubungan-nomor-pm-36-tahun-2016-tentang-tarif-dasar-tarif-batas-atas-dan-tarif-batas-bawah-angkutan-penumpang-antarkota-antarprovinsi-kelas-ekonomi-di-jalan-dengan-mobil-bus-umum
…atas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum