Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 21 · Tahun 1959 • 16 Nov 1959

Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15720/memperberat-ancaman-hukuman-terhadap-tindak-pidana-ekonomi

…emerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 18 · Tahun 1960 • 14 Apr 1960

Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

literasihukum.com/peraturan/15815/perubahan-jumlah-hukuman-denda-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-dan-dalam-ketentuan-ketentuan-pidana-lainnya-yang-dikeluarkan-sebelum-tanggal-17-agustus-1945

…n Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 74 · Tahun 2021 • 30 Nov 2021

TATA CARA PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

literasihukum.com/peraturan/2793/tata-cara-pelaksanaan-hukuman-disiplin-pegawai-negeri-sipil

…raturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barru Nomor 74 Tahun 2021 tentang TATA CARA PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 34 · Tahun 2022 • 29 Sep 2022

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

literasihukum.com/peraturan/7805/tata-cara-penjatuhan-hukuman-disiplin-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-landak

…raturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 34 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 30 · Tahun 2024 • 19 Sep 2024

Disiplin Kerja, Cuti, Izin, Pakaian Dinas dan Hukuman Disiplin di Lingkungan Pemerintah Desa

literasihukum.com/peraturan/4600/disiplin-kerja-cuti-izin-pakaian-dinas-dan-hukuman-disiplin-di-lingkungan-pemerintah-desa

…u Sungai Tengah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Disiplin Kerja, Cuti, Izin, Pakaian Dinas dan Hukuman Disiplin di Lingkungan Pemerintah Desa

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 7 · Tahun 1953 • 17 Jun 2026

Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Idzin

literasihukum.com/peraturan/15905/ancaman-hukuman-terhadap-pembelian-menerimaan-penyerahan-penguasaan-kepunyaan-persediaan-atau-dalam-penyimpanan-pengangkutan-atau-pembawaan-kawat-tembaga-dengan-tidak-mempunyai-surat-idzin

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Id…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 61 · Tahun 2023 • 21 Jul 2026

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

literasihukum.com/peraturan/13703/tata-cara-penjatuhan-hukuman-disiplin-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-luwu

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Nomor 61 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 28 · Tahun 1960

Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penerimaan, Penyerahan Penguasaan, Kepunyaan, Persediaan Atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan Atau Pembawaan Barang Logam D.K.A Dengan Tidak Mempunyai Surat Izin

literasihukum.com/peraturan/15805/ancaman-hukuman-terhadap-pembelian-penerimaan-penyerahan-penguasaan-kepunyaan-persediaan-atau-dalam-milik-penyimpanan-pengangkutan-atau-pembawaan-barang-logam-dka-dengan-tidak-mempunyai-surat-izin

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 28 Tahun 1960 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penerimaan, Penyerahan Penguasaan, Kepunyaan, Persediaan Atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan Atau Pembawaan Barang…

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 4 · Tahun 1954

Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya

literasihukum.com/peraturan/15894/guna-menetapkan-waktu-berlakunya-aturan-hukuman-yang-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-indonesia-1948-no-141-untuk-selanjutnya

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954 tentang Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 6 · Tahun 1953

Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141)

literasihukum.com/peraturan/15939/memperpanjang-waktu-berlakunya-aturan-hukuman-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-untuk-indonesia-1948-nomor-141

Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1953 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141)