Hasil Pencarian: hukum acara pidana

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 65 · Tahun 1948 • 09 Nov 1948

Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana

literasihukum.com/peraturan/15643/pengadilan-tentara-hukum-acara-pidana-peraturan-tentang-mengadakan-perubahan-dan-penambahan-dalam-undang-undang-no-8-tahun-1946-dari-hal-hukum-acara-pidana

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1948 tentang Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 8 · Tahun 1981

Hukum Acara Pidana

literasihukum.com/peraturan/14/hukum-acara-pidana

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 73 · Tahun 1958 • 20 Sep 1958

Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

literasihukum.com/peraturan/15915/menyatakan-berlakunya-undang-undang-no-1-tahun-1946-republik-indonesia-tentang-peraturan-hukum-pidana-untuk-seluruh-wilayah-republik-indonesia-dan-mengubah-kitab-undang-undang-hukum-pidana

…Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 1 · Tahun 1958

Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan

literasihukum.com/peraturan/16645/hukum-acara-pidana-pada-pengadilan-ketentaraan

Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 17 · Tahun 1950

Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara

literasihukum.com/peraturan/16647/hukum-acara-pidana-pada-pengadilan-tentara

Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 20 · Tahun 2025

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

literasihukum.com/peraturan/13/kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 38 · Tahun 1948

Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1946 dari hal hukum Acara Pidana.

literasihukum.com/peraturan/15645/mengadakan-perubahan-dalam-undang-undang-no-8-tahun-1946-dari-hal-hukum-acara-pidana

…38 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1946 dari hal hukum Acara Pidana.

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 27 · Tahun 1983

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

literasihukum.com/peraturan/15592/pelaksanaan-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 8 · Tahun 1958

Penetapan Hari Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 1) Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan

literasihukum.com/peraturan/15576/penetapan-hari-mulai-berlakunya-undang-undang-darurat-no-1-tahun-1958-lembaran-negara-tahun-1958-no-1-tentang-pengubahan-undang-undang-no-6-tahun-1950-tentang-hukum-acara-pidana-pada-pengadilan-ketentaraan

…mbaran-Negara Tahun 1958 No. 1) Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 10 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/16307/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-dan-hak-asasi-manusia-nomor-21-tahun-2020-tentang-tata-cara-penyampaian-permohonan-pewarganegaraan-dan-penyampaian-berita-acara-sumpah-pemberian-kewarganegaraan-republik-indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pe…