Hasil Pencarian: hak konstitusional partai politik

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 4 · Tahun 2023 • 15 Jun 2026

Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Kemaanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

literasihukum.com/peraturan/18296/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-kemaanan-nomor-1-tahun-2021-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Kemaanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian K…

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 9 · Tahun 2024

Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Jabatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

literasihukum.com/peraturan/11917/pencabutan-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-12-tahun-2013-tentang-petunjuk-pelaksanaan-analisis-jabatan-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Jabatan Kementerian Koordi…

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 8 · Tahun 2024

Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

literasihukum.com/peraturan/11919/pencabutan-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-5-tahun-2013-tentang-laporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Ling…

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

literasihukum.com/peraturan/16316/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-3-tahun-2017-tentang-klasifikasi-arsip-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordi…

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 3 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan

literasihukum.com/peraturan/16315/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-4-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-kearsipan-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementeria…

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 19 · Tahun 1986 • 14 Apr 1986

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985

literasihukum.com/peraturan/15594/pelaksanaan-undang-undang-nomor-3-tahun-1975-tentang-partai-politik-dan-golongan-karya-sebagaimana-telah-diubah-dengan-undang-undang-nomor-3-tahun-1985

…tah (PP) Nomor 19 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 5 · Tahun 2006 • 24 Apr 2006

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

literasihukum.com/peraturan/6742/bantuan-keuangan-kepada-partai-politik

…an Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2006 • 24 Nov 2006

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

literasihukum.com/peraturan/12555/bantuan-keuangan-kepada-partai-politik

Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2006 • 17 Nov 2006

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN LANDAK

literasihukum.com/peraturan/6448/bantuan-keuangan-kepada-partai-politik-kabupaten-landak

…aturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN LANDAK

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 37 · Tahun 2017 • 15 Sep 2017

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN PARTAI POLITIK

literasihukum.com/peraturan/4324/pedoman-tata-cara-penghitungan-penganggaran-dalam-apbd-dan-tertib-administrasi-pengajuan-penyaluran-dan-pelaporan-pertanggungjawaban-penggunaan-bantuan-partai-politik

…B ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN PARTAI POLITIK