Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 193 · Tahun 2012

Penyelenggaraan Acara Hiburan Menjelang dan Pada Saat Tahun Baru 2013

literasihukum.com/peraturan/6475/penyelenggaraan-acara-hiburan-menjelang-dan-pada-saat-tahun-baru-2013

…ota Jakarta Nomor 193 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Acara Hiburan Menjelang dan Pada Saat Tahun Baru 2013

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 203 · Tahun 2014

Penyelenggaraan Acara Hiburan Menjelang dan Saat Tahun Baru 2015

literasihukum.com/peraturan/9197/penyelenggaraan-acara-hiburan-menjelang-dan-saat-tahun-baru-2015

…Ibukota Jakarta Nomor 203 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Acara Hiburan Menjelang dan Saat Tahun Baru 2015

Peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan · No. 1 · Tahun 2023

Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan Pada Saat Didaratkan

literasihukum.com/peraturan/18797/tata-cara-penetapan-nilai-produksi-ikan-pada-saat-didaratkan

…tan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan Pada Saat Didaratkan

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 16 · Tahun 2023 • 29 Sep 2023

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

literasihukum.com/peraturan/17858/standar-operasional-prosedur-satuan-polisi-pamong-praja-dan-kode-etik-polisi-pamong-praja

…uran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 17 · Tahun 2025 • 17 Jun 2026

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

literasihukum.com/peraturan/17577/standar-operasional-prosedur-satuan-polisi-pamong-praja-dan-kode-etik-polisi-pamong-praja

…(Pergub) Provinsi Maluku Nomor 17 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 13 · Tahun 2025

Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

literasihukum.com/peraturan/4199/petunjuk-teknis-standar-operasional-prosedur-satuan-polisi-pamong-praja-dan-kode-etik-polisi-pamong-praja

…unung Mas Nomor 13 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 67 · Tahun 2025

Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

literasihukum.com/peraturan/8198/petunjuk-teknis-standar-operasional-prosedur-satuan-polisi-pamong-praja-dan-kode-etik-polisi-pamong-praja

…urwakarta Nomor 67 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 33 · Tahun 2025

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamomg Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

literasihukum.com/peraturan/6013/standar-operasional-prosedur-satuan-polisi-pamomg-praja-dan-kode-etik-polisi-pamong-praja

…rbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamomg Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 1 · Tahun 2024 • 26 Nov 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/14665/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 1 · Tahun 2024 • 15 Nov 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

literasihukum.com/peraturan/14691/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan