Menampilkan 1–10 dari 35 hasil
· ~8ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 7 · Tahun 2013
• 21 Sep 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
literasihukum.com/peraturan/2918/perubahan-atas-peraturan-daerah-kabupaten-wajo-nomor-18-tahun-2011-tentang-retribusi-izin-gangguan
…PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 101 · Tahun 2013
• 04 Sep 2013
Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan
literasihukum.com/peraturan/13711/petunjuk-pelaksanaan-perizinan-tempat-usaha-berdasarkan-undang-undang-gangguan
…Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 157 · Tahun 2015
• 09 Apr 2015
Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan Dan/Atau Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Dan/Atau Mengganggu Ketertiban Umum
literasihukum.com/peraturan/4566/penanganan-orang-dengan-masalah-kejiwaan-danatau-orang-dengan-gangguan-jiwa-yang-terlantar-danatau-mengganggu-ketertiban-umum
…mor 157 Tahun 2015 tentang Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan Dan/Atau Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Dan/Atau Mengganggu Ketertiban Umum
Peraturan
Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara · No. 8 · Tahun 2025
• 11 Sep 2025
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara
literasihukum.com/peraturan/10222/ketenteraman-dan-ketertiban-umum-di-ibu-kota-nusantara
Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 3 · Tahun 2019
• 17 Sep 2019
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan
literasihukum.com/peraturan/15501/pencabutan-peraturan-daerah-nomor-15-tahun-2011-tentang-perizinan-tempat-usaha-berdasarkan-undang-undang-gangguan
…turan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 2 · Tahun 2025
• 13 Jun 2026
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
literasihukum.com/peraturan/13312/penyelenggaraan-ketertiban-umum-dan-ketenteraman-masyarakat-serta-perlindungan-masyarakat
…rda) Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 10 · Tahun 2021
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
literasihukum.com/peraturan/12547/ketenteraman-dan-ketertiban-umum
Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 4 · Tahun 2025
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
literasihukum.com/peraturan/12420/penyelenggaraan-ketertiban-umum-dan-ketenteraman-masyarakat-serta-pelindungan-masyarakat
…rah (Perda) Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2025 tentang PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 50 · Tahun 2021
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
literasihukum.com/peraturan/7252/penyelenggaraan-ketertiban-umum-dan-ketenteraman-masyarakat-serta-pelindungan-masyarakat-dalam-wilayah-kabupaten-luwu-timur
…bup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 5 · Tahun 2022
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN, SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
literasihukum.com/peraturan/3004/penyelenggaraan-ketertiban-umum-dan-ketenteraman-serta-pelindungan-masyarakat
…(Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN, SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT