Peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan · No. 28 · Tahun 2024 • 25 Nov 2024

Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan

literasihukum.com/peraturan/14658/penumbuhan-dan-pengembangan-kelembagaan-pelaku-usaha-dan-pelaku-pendukung-sektor-kelautan-dan-perikanan

…elautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 27 · Tahun 2025 • 02 Jun 2026

Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa

literasihukum.com/peraturan/5981/pemberian-insentif-fiskal-kepada-pelaku-usaha-hiburan-diskotek-karaoke-kelab-malam-bar-dan-mandi-uapspa

…Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 58 · Tahun 2024 • 05 Jul 2026

Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kredit Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Di Kabupaten Cianjur

literasihukum.com/peraturan/5992/pedoman-pelaksanaan-program-subsidi-bunga-kredit-bagi-pelaku-usaha-mikro-dan-kecil-di-kabupaten-cianjur

…Cianjur Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kredit Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Di Kabupaten Cianjur

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 6 · Tahun 2015

PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

literasihukum.com/peraturan/4482/peraturan-bupati-pinrang-nomor-6-tahun-2015-tentang-pedoman-pengelolaan-kelompok-pelaku-utama-pertanian-perikanan-dan-kehutanan

…tentang PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi · No. 66 · Tahun 2024

Pembinaan Pelaku Perbukuan

literasihukum.com/peraturan/15126/pembinaan-pelaku-perbukuan

…enteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pembinaan Pelaku Perbukuan

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 24 · Tahun 2025

Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku

literasihukum.com/peraturan/14546/penanganan-secara-khusus-dan-pemberian-penghargaan-bagi-saksi-pelaku

…Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 29 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

literasihukum.com/peraturan/15436/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-12-tahun-2023-tentang-pemberian-perizinan-berusaha-kemudahan-berusaha-dan-fasilitas-penanaman-modal-bagi-pelaku-usaha-di-ibu-kota-nusantara

…tang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 22 · Tahun 2025

Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Pajak Daerah Bagi Pelaku Usaha Di Kota Palangka Raya

literasihukum.com/peraturan/3316/tata-cara-pemberian-insentif-fiskal-pajak-daerah-bagi-pelaku-usaha-di-kota-palangka-raya

…gkaraya Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Pajak Daerah Bagi Pelaku Usaha Di Kota Palangka Raya

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 157 · Tahun 2012 • 28 Sep 2012

Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah

literasihukum.com/peraturan/9729/pembentukan-komisi-penilai-analisis-mengenai-dampak-lingkungan-hidup-daerah

…Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2012 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 41 · Tahun 2014 • 03 Sep 2014

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/8144/tugas-pokok-dan-rincian-tugas-jabatan-fungsional-umum-pada-badan-pengendalian-dampak-lingkungan-daerah-kabupaten-luwu-timur

…014 tentang TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR