Menampilkan 1–10 dari 40 hasil
· ~16ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 22 · Tahun 1998
• 30 Sep 1998
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Yang Mengatur Tentang Pajak Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
literasihukum.com/peraturan/14197/pencabutan-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-semarang-yang-mengatur-tentang-pajak-daerah-yang-tidak-sesuai-dengan-undang-undang-nomor-18-tahun-1997
…Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Yang Mengatur Tentang Pajak Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 15 · Tahun 2012
• 14 Sep 2012
Pencabutan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
literasihukum.com/peraturan/14312/pencabutan-8-delapan-peraturan-daerah-kabupaten-wonogiri-yang-tidak-sesuai-dengan-undang-undang-nomor-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah
…Tahun 2012 tentang Pencabutan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 7 · Tahun 1954
• 21 Apr 1954
Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya
literasihukum.com/peraturan/15889/dasar-hukum-keputusan-kepala-daerah-otonom-dalam-keadaan-dewan-perwakilan-rakyat-daerahdewan-pemerintah-daerah-tidak-ada-atau-tidak-dapat-menjalankan-tugas-kewajibannya
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954 tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2025
Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025
literasihukum.com/peraturan/13737/pedoman-pemberian-insentif-kepada-guru-tidak-tetap-guru-tetap-yayasan-pegawai-tidak-tetap-dan-pegawai-tetap-yayasan-di-kabupaten-bantul-tahun-anggaran-2025
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 162 · Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi
literasihukum.com/peraturan/16180/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-145pmk062021-tentang-pengelolaan-barang-milik-negara-yang-berasal-dari-barang-rampasan-negara-dan-barang-gratifikasi
…ntang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 1 · Tahun 2025
Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Selain Kendaraan Perorangan, Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah;
literasihukum.com/peraturan/10882/tata-cara-penjualan-barang-milik-daerah-selain-kendaraan-perorangan-pelaksanaan-tukar-menukar-barang-milik-daerah-hibah-dan-penyertaan-modal-pemerintah-daerah-atas-barang-milik-daerah
…aturan Walikota (Perwali) Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Selain Kendaraan Perorangan, Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Bara…
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 17 · Tahun 1951
• 16 Sep 1951
Penimbunan Barang-barang
literasihukum.com/peraturan/16574/penimbunan-barang-barang
Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang
Peraturan
Peraturan Menteri Perdagangan · No. 24 · Tahun 2025
• 30 Jun 2026
Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun
literasihukum.com/peraturan/9338/kebijakan-dan-pengaturan-impor-barang-dalam-keadaan-tidak-baru-dan-limbah-non-bahan-berbahaya-dan-beracun
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 28 · Tahun 1960
Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penerimaan, Penyerahan Penguasaan, Kepunyaan, Persediaan Atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan Atau Pembawaan Barang Logam D.K.A Dengan Tidak Mempunyai Surat Izin
literasihukum.com/peraturan/15805/ancaman-hukuman-terhadap-pembelian-penerimaan-penyerahan-penguasaan-kepunyaan-persediaan-atau-dalam-milik-penyimpanan-pengangkutan-atau-pembawaan-barang-logam-dka-dengan-tidak-mempunyai-surat-izin
…guasaan, Kepunyaan, Persediaan Atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan Atau Pembawaan Barang Logam D.K.A Dengan Tidak Mempunyai Surat Izin
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 12 · Tahun 1993
• 06 Nov 1993
PEMAKAIAN BARANG – BARANG INVENTARIS MILIK DAN ATAU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
literasihukum.com/peraturan/247/pemakaian-barang-barang-inventaris-milik-dan-atau-yang-dikuasai-oleh-pemerintah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-maros
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 1993 tentang PEMAKAIAN BARANG – BARANG INVENTARIS MILIK DAN ATAU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS