Hasil Pencarian: bantuan timbal balik pidana

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 2019

Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates)

literasihukum.com/peraturan/15531/pengesahan-perjanjian-mengenai-bantuan-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-antara-republik-indonesia-dan-persatuan-emirat-arab-treaty-on-mutual-legal-assistance-in-criminal-matters-between-the-republic-of-indonesia-and-the-united-arab-emirates

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Re…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 1 · Tahun 1999

Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistancein Criminal Matters)

literasihukum.com/peraturan/17416/pengesahan-perjanjian-antara-republik-indonesia-dan-australia-mengenai-bantuan-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-treaty-between-the-republic-of-indonesia-and-australia-on-mutual-assistancein-criminal-matters

…Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistancein Criminal Matters)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 2021

Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

literasihukum.com/peraturan/14725/pengesahan-perjanjian-antara-republik-indonesia-dan-federasi-rusia-tentang-bantuan-hukum-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-treaty-between-the-republic-of-indonesia-and-the-russian-federation-on-mutual-legal-assistance-in-criminal-matters

…n 2021 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Cri…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 2019

Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

literasihukum.com/peraturan/15519/pengesahan-perjanjian-antara-republik-indonesia-dan-republik-islam-iran-tentang-bantuan-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-treaty-between-the-republic-of-indonesia-and-the-islamic-republic-of-iran-on-mutual-legal-assistance-in-criminal-matters

…9 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Cri…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 2020

Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation)

literasihukum.com/peraturan/15469/pengesahan-perjanjian-tentang-bantuan-hukum-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-antara-republik-indonesia-dan-konfederasi-swiss-treaty-on-mutual-legal-assistance-in-criminal-matters-between-the-republic-of-indonesia-and-the-swiss-confederation

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the R…

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 28 · Tahun 2025

Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025

literasihukum.com/peraturan/7158/pemberian-keringanan-danatau-pengurangan-dasar-pengenaan-pajak-kendaraan-bermotor-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-opsen-pajak-kendaraan-bermotor-dan-opsen-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-tahun-2025

…g Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 65 · Tahun 1948 • 09 Nov 1948

Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana

literasihukum.com/peraturan/15643/pengadilan-tentara-hukum-acara-pidana-peraturan-tentang-mengadakan-perubahan-dan-penambahan-dalam-undang-undang-no-8-tahun-1946-dari-hal-hukum-acara-pidana

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1948 tentang Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 73 · Tahun 1958 • 20 Sep 1958

Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

literasihukum.com/peraturan/15915/menyatakan-berlakunya-undang-undang-no-1-tahun-1946-republik-indonesia-tentang-peraturan-hukum-pidana-untuk-seluruh-wilayah-republik-indonesia-dan-mengubah-kitab-undang-undang-hukum-pidana

…akan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 18 · Tahun 1960 • 14 Apr 1960

Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

literasihukum.com/peraturan/15815/perubahan-jumlah-hukuman-denda-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-dan-dalam-ketentuan-ketentuan-pidana-lainnya-yang-dikeluarkan-sebelum-tanggal-17-agustus-1945

…omor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 14 · Tahun 1965 • 01 Apr 1965

Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)

literasihukum.com/peraturan/15593/ancaman-pidana-terhadap-tindak-pidana-termaksud-dalam-undang-undang-no-22-tahun-1961-tentang-perguruan-tinggi-ln-1961-no-302

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1965 tentang Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)