Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 28 · Tahun 2025

Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025

literasihukum.com/peraturan/7158/pemberian-keringanan-danatau-pengurangan-dasar-pengenaan-pajak-kendaraan-bermotor-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-opsen-pajak-kendaraan-bermotor-dan-opsen-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-tahun-2025

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opse…

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 23 · Tahun 2025 • 11 Sep 2025

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2024 dan Sebelum Tahun 2024

literasihukum.com/peraturan/9179/penghitungan-dasar-pengenaan-pajak-kendaraan-bermotor-dan-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-untuk-kendaraan-bermotor-pembuatan-tahun-2024-dan-sebelum-tahun-2024

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2024 dan Sebelum Tahun 2024

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 47 · Tahun 2025 • 25 Sep 2025

Pengurangan Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, Serta Pembebasan Pajak Progresif

literasihukum.com/peraturan/1701/pengurangan-pajak-kendaraan-bermotor-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-sanksi-administrasi-pajak-kendaraan-bermotor-serta-pembebasan-pajak-progresif

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, Serta Pembebasan Pajak Progresif

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 31 · Tahun 2025 • 25 Jul 2026

Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Pajak Progresif dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor

literasihukum.com/peraturan/1962/pengurangan-pajak-kendaraan-bermotor-danatau-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-serta-pembebasan-pajak-progresif-dan-sanksi-administrasi-pajak-kendaraan-bermotor

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Pajak Progresif dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Be…

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 25 · Tahun 2025

Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sanksi Administratif Berupa Denda Bagi Kendaraan Bermotor Yang Mutasi Kendaraan Ke Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

literasihukum.com/peraturan/4203/pembebasan-pokok-pajak-kendaraan-bermotor-dan-sanksi-administratif-berupa-denda-bagi-kendaraan-bermotor-yang-mutasi-kendaraan-ke-wilayah-provinsi-kalimantan-tengah

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sanksi Administratif Berupa Denda Bagi Kendaraan Bermotor Yang Mutasi Kendaraan Ke Wilayah Provinsi Kalimantan…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 20 · Tahun 1956 • 08 Sep 1956

Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 ("Zegelverordening 1921")

literasihukum.com/peraturan/16763/pengubahan-aturan-bea-meterai-1921-zegelverordening-1921

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1956 tentang Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 ("Zegelverordening 1921")

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 18 · Tahun 1959 • 26 Sep 1959

Pengubahan Dan Tambahan Aturan Bea Meterai 1921

literasihukum.com/peraturan/15722/pengubahan-dan-tambahan-aturan-bea-meterai-1921

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 18 Tahun 1959 tentang Pengubahan Dan Tambahan Aturan Bea Meterai 1921

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 25 · Tahun 1964 • 25 Nov 1964

Perubahan dan Tambahan Ordonansi Aturan Bea Meterai 1921

literasihukum.com/peraturan/16893/perubahan-dan-tambahan-ordonansi-aturan-bea-meterai-1921

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Aturan Bea Meterai 1921

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 4 · Tahun 1954

Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya

literasihukum.com/peraturan/15894/guna-menetapkan-waktu-berlakunya-aturan-hukuman-yang-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-indonesia-1948-no-141-untuk-selanjutnya

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954 tentang Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 7 · Tahun 1951

Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141)

literasihukum.com/peraturan/16585/memperpanjang-waktu-berlakunya-aturan-hukum-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-1948-no-141

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141)