Hasil Pencarian: anggota tetap P5

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2025

Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/13737/pedoman-pemberian-insentif-kepada-guru-tidak-tetap-guru-tetap-yayasan-pegawai-tidak-tetap-dan-pegawai-tetap-yayasan-di-kabupaten-bantul-tahun-anggaran-2025

…Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 2b · Tahun 2016

PEDOMAN KAPITALISASI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN ASET TETAP MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

literasihukum.com/peraturan/5766/pedoman-kapitalisasi-aset-tetap-dan-penyusutan-aset-tetap-milik-pemerintah-kabupaten-jeneponto

…Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 2b Tahun 2016 tentang PEDOMAN KAPITALISASI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN ASET TETAP MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 1 · Tahun 2025

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sangadi, Penghasilan Tetap Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyaratan Desa

literasihukum.com/peraturan/7218/penghasilan-tetap-dan-tunjangan-sangadi-penghasilan-tetap-perangkat-desa-serta-tunjangan-badan-permusyaratan-desa

…Bupati (Perbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sangadi, Penghasilan Tetap Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyaratan Desa

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1980

Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

literasihukum.com/peraturan/17112/tindak-pidana-suap-hak-keuanganadministratif-pimpinan-dan-anggota-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara-serta-bekas-pimpinan-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara

…U) Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 10 · Tahun 2017 • 03 Apr 2017

PERJALA AN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

literasihukum.com/peraturan/8092/perjala-an-dinas-dalam-negeri-bagi-bupati-wakil-bupati-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-pegawai-negeri-sipil-pegawai-tidak-tetapupah-jasa-dan-mitra-kerja-satuan-kerja-perangkat-daerah

…Tahun 2017 tentang PERJALA AN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 40 · Tahun 2018 • 19 Nov 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU

literasihukum.com/peraturan/3559/perubahan-atas-peraturan-bupati-barru-nomor-38-tahun-2016-tentang-perjalanan-dinas-bagi-pejabat-negara-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-pegawai-negeri-sipil-dan-pegawai-tidak-tetap-dalam-lingkup-pemerintah-daerah-kabupaten-barru

…PATI BARRU NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 18 · Tahun 2024 • 15 Nov 2024

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

literasihukum.com/peraturan/4241/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-nomor-3-tahun-2024-tentang-perjalanan-dinas-bagi-pejabat-negara-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-aparatur-sipil-negara-pegawai-tidak-tetap-dan-personil-lainnya-dalam-lingkup-pemerintah-daerah

…URAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1953 • 04 Apr 1953

Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

literasihukum.com/peraturan/17410/pemilihan-anggota-konstituante-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 20 · Tahun 2025 • 22 Jul 2026

Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu

literasihukum.com/peraturan/12043/mekanisme-pelaksanaan-perjalanan-dinas-bagi-pejabat-negara-pimpinan-dan-anggota-dprd-aparatur-sipil-negara-dan-pegawai-tidak-tetap-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-indramayu

…hun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 17 · Tahun 1953

Akibat-Akibat dari pada Undang-Undang tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan

literasihukum.com/peraturan/17387/akibat-akibat-dari-pada-undang-undang-tentang-kewajiban-anggota-angkatan-perang-untuk-tetap-dalam-dinas-ketentaraan

…(UU) Nomor 17 Tahun 1953 tentang Akibat-Akibat dari pada Undang-Undang tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan