Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 82 · Tahun 2021

Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

literasihukum.com/peraturan/17830/perubahan-keempat-atas-peraturan-pemerintah-nomor-55-tahun-2014-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim-agung-dan-hakim-konstitusi

…Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 42 · Tahun 2023 • 19 Jun 2026

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

literasihukum.com/peraturan/18633/perubahan-atas-peraturan-presiden-nomor-5-tahun-2013-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim-ad-hoc

…g Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 40 · Tahun 2022

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

literasihukum.com/peraturan/17709/perubahan-kedua-atas-peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2012-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim-yang-berada-di-bawah-mahkamah-agung

…an Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 44 · Tahun 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

literasihukum.com/peraturan/15184/perubahan-ketiga-atas-peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2012-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim-yang-berada-di-bawah-mahkamah-agung

…n Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 21 · Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2016 tentang Pesyaratan dan Besar Manfaat Tunjangan Hari Tua Bagi Hakim

literasihukum.com/peraturan/18793/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-159pmk022016-tentang-pesyaratan-dan-besar-manfaat-tunjangan-hari-tua-bagi-hakim

…uangan Nomor 159/PMK.02/2016 tentang Pesyaratan dan Besar Manfaat Tunjangan Hari Tua Bagi Hakim

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi · No. 9 · Tahun 2016 • 11 Nov 2016

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

literasihukum.com/peraturan/18113/petunjuk-pelaksanaan-evaluasi-atas-implementasi-sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-kemaritiman

…vestasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Peraturan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional · No. 3 · Tahun 2023 • 17 Apr 2023

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

literasihukum.com/peraturan/18526/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-di-kementrian-perencanaan-pembangunan-nasionalbadan-perencanaan-pembangunan-nasional

…Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 14 · Tahun 2024 • 19 Apr 2024

Pedoman Penyelenggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

literasihukum.com/peraturan/8911/pedoman-penyelenggaran-sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah

…rgub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 26 · Tahun 2024 • 30 Sep 2024

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

literasihukum.com/peraturan/11335/pedoman-penyelenggaraan-sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-di-lingkungan-pemerintah-daerah

…alikota (Perwali) Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2024 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 58 · Tahun 2024 • 24 Sep 2024

Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Balangan

literasihukum.com/peraturan/2684/pedoman-evaluasi-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-pada-pemerintah-kabupaten-balangan

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Balangan