Hasil Pencarian: Yang Muda Yang Kritis

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 12 · Tahun 1959

Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil-Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Muda Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/16708/kedudukan-keuangan-perdana-menteri-wakil-wakil-perdana-menteri-menteri-dan-menteri-muda-republik-indonesia

…tang Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil-Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Muda Republik Indonesia

Peraturan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila · No. 1 · Tahun 2021

Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

literasihukum.com/peraturan/18027/peraturan-pelaksana-peraturan-presiden-nomor-13-tahun-2021-tentang-pelaksana-peraturan-presiden-nomor-13-tahun-2021-tentang-pembinaan-ideologi-pancasila-kepada-generasi-muda-melalui-program-pasukan-pengibar-bendera-pusaka

…raturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 40 · Tahun 2024

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Muda

literasihukum.com/peraturan/10041/petunjuk-teknis-pemberian-bantuan-beasiswa-bagi-mahasiswa-pendidikan-profesi-dokter-muda

…ntang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Muda

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 15 · Tahun 1951 • 10 Sep 1951

Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944

literasihukum.com/peraturan/16576/penilaian-dari-bagian-bagian-pendapatan-dan-kekayaan-baik-yang-diperoleh-maupun-yang-berada-dalam-uang-asing-untuk-pemungutan-pajak-peralihan-pajak-upah-pajak-perseroan-dan-pajak-kekayaan-dan-tentang-perubahan-pajak-peralihan-1944

Undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951 tentang Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaa…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 21 · Tahun 1956 • 01 Sep 1956

Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 18) tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah" Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16758/penetapan-undang-undang-darurat-no-4-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-18-tentang-larangan-untuk-mengumpulkan-uang-logam-yang-sah-dan-larangan-memperhitungkan-agio-pada-waktu-penukaran-alat-alat-pembayaran-yang-sah-sebagai-undang-undang

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 18) tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penuka…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1972 • 09 Nov 1972

Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang

literasihukum.com/peraturan/17056/perubahan-dan-tambahan-ketentuan-mengenai-beberapa-jenis-tanda-kehormatan-republik-indonesia-yang-berbentuk-bintang-dan-tentang-urutan-derajattingkat-jenis-tanda-kehormatan-republik-indonesia-yang-berbentuk-bintang

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia y…

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 1950

Peraturan Yang Menetapkan Peraturan-Peraturan Mana Yang Berlaku Untuk Daerah-Daerah Yang Menggabungkan Pada Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/15694/peraturan-yang-menetapkan-peraturan-peraturan-mana-yang-berlaku-untuk-daerah-daerah-yang-menggabungkan-pada-republik-indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan Yang Menetapkan Peraturan-Peraturan Mana Yang Berlaku Untuk Daerah-Daerah Yang Menggabungkan Pada Republik Indonesia

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 17 · Tahun 2024

Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara, Yang Dikuasai Negara, Dan Yang Menjadi Milik Negara

literasihukum.com/peraturan/16421/tata-cara-penyelesaian-barang-kena-cukai-dan-barang-lain-yang-dirampas-untuk-negara-yang-dikuasai-negara-dan-yang-menjadi-milik-negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara, Yang Dikuasai Negara, Dan Yang Menjadi Milik Negara

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 22 · Tahun 1998 • 30 Sep 1998

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Yang Mengatur Tentang Pajak Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

literasihukum.com/peraturan/14197/pencabutan-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-semarang-yang-mengatur-tentang-pajak-daerah-yang-tidak-sesuai-dengan-undang-undang-nomor-18-tahun-1997

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Yang Mengatur Tentang Pajak Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 14 · Tahun 2023 • 11 Sep 2023

Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

literasihukum.com/peraturan/17860/pedoman-teknis-pemberian-dan-penghentian-pembayaran-penghasilan-pejabat-administrasi-yang-terdampak-penataan-birokrasi-bagi-pegawai-negeri-sipil-di-instansi-daerah-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber da…