Menampilkan 1–10 dari 40 hasil
· ~35ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 22 · Tahun 2021
• 15 Apr 2021
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
literasihukum.com/peraturan/3756/sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 22 Tahun 2021 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 43 · Tahun 2021
• 15 Nov 2021
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
literasihukum.com/peraturan/1402/sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 43 Tahun 2021 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 25 · Tahun 2023
• 01 Nov 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
literasihukum.com/peraturan/1064/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-43-tahun-2021-tentang-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah
…25 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 19 · Tahun 2015
• 01 Jun 2026
Kebijakan Transisional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
literasihukum.com/peraturan/14501/kebijakan-transisional-pelaksanaan-urusan-pemerintahan-kabupaten-bandung-barat-setelah-ditetapkannya-undang-undang-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah
…paten Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Transisional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 33 · Tahun 2019
• 09 Jul 2026
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP-AP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
literasihukum.com/peraturan/3071/pedoman-penyusunan-standar-operasional-prosedur-administrasi-pemerintahan-sop-ap-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-takalar
…Nomor 33 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP-AP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 20 · Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
literasihukum.com/peraturan/2772/perubahan-atas-peraturan-bupati-bantaeng-nomor-36-tahun-2021-tentang-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah
…2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 36 · Tahun 2021
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
literasihukum.com/peraturan/11811/sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 36 Tahun 2021 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 67 · Tahun 2015
• 03 Sep 2015
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN MAROS
literasihukum.com/peraturan/11774/penjabaran-tugas-pokok-fungsi-uraian-tugas-dan-tata-kerja-badan-pemberdayaan-masyarakat-pemerintahan-desa-dan-kelurahan-kabupaten-maros
…upaten Maros Nomor 67 Tahun 2015 tentang PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN MAROS
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 41 · Tahun 2023
• 28 Nov 2023
Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri Bagi Pemerintahan Daerah
literasihukum.com/peraturan/11621/tata-cara-pelaksanaan-dan-pertanggungjawaban-perjalanan-dinas-dalam-negeri-dan-luar-negeri-bagi-pemerintahan-daerah
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Binjai Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri Bagi Pemerintahan Daerah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2024
• 27 Jun 2026
PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
literasihukum.com/peraturan/3194/pedoman-tata-hubungan-kerja-dan-pola-koordinasi-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 23 Tahun 2024 tentang PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH