Menampilkan 1–10 dari 185 hasil
· ~71ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 08 Apr 2023
Restitusi dan Perlindungan Hak Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
literasihukum.com/restitusi-korban-saksi-dalam-tppo
…rugi yang diberikan kepada korban atau ahli waris korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Ta...
Peraturan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital · No. 15 · Tahun 2025
Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran serta Sektor Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
literasihukum.com/peraturan/5174/standar-kegiatan-usaha-dan-standar-produkjasa-pada-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-sektor-pos-telekomunikasi-dan-penyiaran-serta-sektor-penyelenggaraan-sistem-dan-transaksi-elektronik
…tan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran serta Sektor Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Berita
• 25 Feb 2026
Bareskrim Bongkar TPPO Jual Beli Bayi Modus Adopsi Online, 12 Tersangka
news.literasihukum.com/bareskrim-bongkar-tppo-jual-beli-bayi-modus-adopsi-online-12-tersangka
Polri ungkap TPPO jual beli bayi via medsos berkedok adopsi. 12 tersangka dijerat UU Perlindungan Anak & TPPO, ancaman 3–15 tahun.
Peraturan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital · No. 1 · Tahun 2025
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital
literasihukum.com/peraturan/14662/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-komunikasi-dan-digital
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital
Materi Hukum
• 31 Jul 2025
Rupiah Digital vs. Cryptocurrency: Arah Mata Uang Digital di Indonesia
literasihukum.com/rupiah-digital-vs-cryptocurrency-arah-mata-uang-digital-di-indonesia
…embahas perkembangan regulasi teknologi blockchain di Indonesia, khususnya terkait Rupiah Digital dan aset kripto.
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 62 · Tahun 1992
• 19 Sep 1992
Sektor-Sektor Usaha Perusahaan Pasangan Pasangan Usaha Dari Perusahaan Modal Ventura Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
literasihukum.com/peraturan/15667/sektor-sektor-usaha-perusahaan-pasangan-pasangan-usaha-dari-perusahaan-modal-ventura-dalam-pelaksanaan-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan-sebagaimana-telah-diubah-dengan-undang-undang-nomor-7-tahun-1991
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 1992 tentang Sektor-Sektor Usaha Perusahaan Pasangan Pasangan Usaha Dari Perusahaan Modal Ventura Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah…
Materi Hukum
• 17 Apr 2024
Tanggung jawab Bank Digital terhadap Nasabah atas Suku Bunga Simpanan yang melebihi ketentuan LPS
literasihukum.com/tanggung-jawab-bank-digital
Artikel ini membahas tentang tanggung jawab Perbankan Digital terhadap Nasabah atas Suku Bunga Simpanan yang melebihi ketentuan LPS.
Opini
• 19 Jan 2025
Penguatan Konstitusionalisme di Era Otoritarianisme Digital: Tantangan dan Solusi
literasihukum.com/penguatan-konstitusionalisme-di-era-otoritarianisme-digital-tantangan-dan-solusi
Di era digital, teknologi tidak hanya menjadi alat inovasi, tetapi juga instrumen kontrol oleh rezim otoriter. Artikel ini membahas bagaimana konstitusi dapat beradaptasi untuk melindungi hak-hak digi...
Opini
• 18 Feb 2024
Upaya Hukum Nasabah Bank Digital
literasihukum.com/upaya-hukum-terhadap-nasabah-bank-digital
Pengaturan bank digital belum diatur secara khusus dan justru akan mengganggu Upaya hukum bagi nasabah bank digital terhadap perlindungan hukum.
Peraturan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital · No. 7 · Tahun 2025
• 10 Apr 2025
Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat (Embedded Subscriber Identity Module) dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi
literasihukum.com/peraturan/14628/pemanfaatan-teknologi-modul-identitas-pelanggan-melekat-embedded-subscriber-identity-module-dalam-penyelenggaraan-telekomunikasi
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat (Embedded Subscriber Identity Module) dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi