Menampilkan 1–6 dari 6 hasil
· ~6ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 14 Apr 2026
Komisi IV Libatkan Akademisi, Revisi UU Peternakan Didorong Lebih Adaptif
news.literasihukum.com/revisi-uu-peternakan-dpr-libatkan-akademisi-untuk-kebijakan-adaptif
…ntuk menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada peternak serta ketahanan pangan nasional.
Berita
• 26 Sep 2025
Perjanjian Kerjasama Pembawa Malapetaka: Isi Klausul Pasal ”Merahasiakan Kejadian dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis”
news.literasihukum.com/hukum-perjanjian-katering-sekolah-merugikan
Bagaimana jika perjanjian katering sekolah memaksa kasus keracunan diselesaikan secara kekeluargaan? Pelajari analisis hukum perdata dan pidana, dasar gugatan, serta siapa yang bertanggung jawab saat...
Berita
• 17 Feb 2023
Deforestasi di Papua Berakibat pada Terancamnya Hak Masyarakat Adat, Bagaimana Langkah Hukumnya?
news.literasihukum.com/langkah-hukum-deforestasi-di-papua
Artikel ini membahas mengenai Deforestasi di Papua yang berakibat terancamnya hak masyarakat ada di Papua. Bagaimana langkah hukum yang dapat diambil dalam persoalaan ini? yuk simak artikel berikut in...
Berita
• 31 Mar 2023
PNS akan Terima THR 2023, Honorer Dikecualikan Menurut Menpan-RB
news.literasihukum.com/honorer-tidak-terima-thr-2023
Berita Hukum - Berita ini menginformasikan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menyatakan bahwa pegawai honorer di Indonesia tidak akan menerima Tunjangan H...
Berita
• 20 Mar 2026
Sejumlah Pejabat Tak Gelar Open House Lebaran, Dasco Termasuk
news.literasihukum.com/sejumlah-pejabat-tak-gelar-open-house-lebaran
Sejumlah pejabat negara disebut tidak akan menggelar open house Lebaran 2026, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, seiring imbauan Istana agar perayaan tidak berlebihan.
Berita
• 14 Mar 2026
KPK Tetapkan Bupati Cilacap Tersangka Pemerasan THR
news.literasihukum.com/kpk-tetapkan-bupati-cilacap-tersangka-pemerasan-thr
KPK tetapkan Bupati Cilacap dan Sekda sebagai tersangka pemerasan THR. Dana diduga ditarik dari perangkat daerah. Apa dampak hukumnya?