Menampilkan 110 dari 40 hasil · ~23ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita • 18 Sep 2025
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
news.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Berita • 18 Sep 2025
MK Putuskan Tenggat Gugatan PHK Dihitung 1 Tahun Sejak Mediasi Gagal, Bukan dari Tanggal PHK
news.literasihukum.com/mk-putuskan-tenggat-gugatan-phk-dihitung-1-tahun-sejak-mediasi-gagal-bukan-dari-tanggal-phk
…1 tahun kini dihitung sejak mediasi atau konsiliasi gagal, bukan dari tanggal PHK. Simak putusan MK terbaru.
Berita • 12 Jan 2026
Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Diuji Lagi di MK, Pemohon Gugat Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan
news.literasihukum.com/uji-larangan-perkawinan-beda-agama-di-mk-265-puu-xxiii-2025
Tiga pemohon menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai frasa “menurut” memicu multitafsir yang menutup akses pencatatan perkawinan beda agama, diperkuat SEMA 2/2023.
Berita • 17 Sep 2025
MK: Tuduhan Politik Uang di PSU Pilbup Barito Utara Tak Terbukti
news.literasihukum.com/mk-tuduhan-politik-uang-psu-pilbup-barito-utara-tak-terbukti
MK menyatakan permohonan PHPU Jimmy–Inri tak dapat diterima. Dugaan politik uang pada PSU Pilbup Barito Utara tidak terbukti; honor relawan perlu diatur tegas
Berita • 21 Jul 2025
MK Kembali Tegaskan Larangan Wamen Rangkap Jabatan
news.literasihukum.com/mk-kembali-tegaskan-larangan-wamen-rangkap-jabatan
…tusi (MK) kembali menegaskan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Meski sudah ada putusan, mengapa praktik wamen menjadi komisaris masih terus terjadi? Simak analisis hukumnya d...
Berita • 17 Sep 2025
MK Putuskan Uji Formil UU TNI Hari Ini: Menilik Kembali Pertarungan Konstitusional Partisipasi Publik
news.literasihukum.com/mk-putuskan-uji-formil-uu-tni-hari-ini-menilik-kembali-pertarungan-konstitusional-partisipasi-publik
Hari ini MK bacakan putusan uji formil UU TNI. Simak kembali perjalanan 5 gugatan yang mempersoalkan minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya.
Berita • 20 Jan 2026
MK: Kolumnis & Kontributor Lepas Dilindungi Hukum
news.literasihukum.com/mk-kolumnis-kontributor-lepas-dilindungi-hukum
MK tegaskan kolumnis & kontributor lepas tetap dilindungi hukum. Perlindungan via UU Pers jika penuhi syarat wartawan, atau UU lain terkait HAM.
Berita • 20 Jan 2026
MK Tolak Gugatan UU LLAJ, Tekankan Perbaikan Jalan Rusak
news.literasihukum.com/mk-tolak-gugatan-uu-llaj-tekankan-perbaikan-jalan-rusak
…askan anggaran preservasi jalan dan perbaiki jalan rusak demi keselamatan pengguna jalan. Putusan MK No.
Berita • 18 Sep 2025
MK: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Telah Akomodasi Kebutuhan Seluruh Warga Negara
news.literasihukum.com/mk-alat-pemberi-isyarat-lalu-lintas-telah-akomodasi-kebutuhan-seluruh-warga-negara
MK tolak uji materi UU LLAJ terkait APILL yang dinilai diskriminatif bagi penyandang buta warna. MK tegaskan pemerintah wajib akomodasi kebutuhan disabilitas.
Berita • 20 Jan 2026
MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan dari Kriminalisasi
news.literasihukum.com/mk-perkuat-perlindungan-hukum-wartawan-dari-kriminalisasi
MK tegaskan perlindungan hukum wartawan adalah instrumen konstitusional. Pidana/perdata jadi upaya terakhir setelah mediasi Dewan Pers.
Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.