Materi Hukum • 25 Dec 2024

Kontroversi Hukuman Mati: Perspektif Hukum Indonesia & Islam yang Wajib Kamu Tahu!

literasihukum.com/en/the-death-penalty-controversy-indonesian-islamic-legal-perspectives-you-need-to-know

…nerapan, dan kontroversi hukuman mati dari perspektif hukum positif Indonesia serta hukum pidana Islam, mengupas dasar filosofis, sosiologis, dan yuridisnya. Dilengkapi...

Opini • 23 Feb 2023

Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati Sangat Lama, Bagaimana Kepastian Eksekusinya setelah Disahkannya KUHP Baru?

literasihukum.com/en/the-waiting-period-for-the-execution-of-death-row-convicts-is-very-long-what-is-the-certainty-of-execution-after-the-enactment-of-the-new-criminal-code

…iterasi Hukum - Artikel ini menjelaskan mengenai regulasi terbaru masa tunggu eksekusi terpidana mati yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Beberapa bulan terakhir atensi masyaraka...

Berita • 15 Aug 2023

Ghana Mengakhiri Hukuman Mati dan Beralih ke Hukuman Penjara Seumur Hidup

news.literasihukum.com/en/ghana-abolishes-the-death-penalty-and-shifts-to-life-imprisonment

Literasi Hukum - Ghana mengakhiri hukuman mati setelah parlemen Ghana menyetujui dan mengambil keputusan bersejarah dengan menghapuskan hukuman mati dari sistem peradilannya. Presiden Ghana, Addo Dank...

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 1955

Biaya Surat Kenal Lahir dan Surat Kenal Mati

literasihukum.com/peraturan/16789/biaya-surat-kenal-lahir-dan-surat-kenal-mati

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1955 tentang Biaya Surat Kenal Lahir dan Surat Kenal Mati

Kamus Hukum

Pidana mati

literasihukum.com/kamus-hukum/727/pidana-mati

Pidana mati Sanksi pidana paling berat berupa penghilangan nyawa berdasarkan putusan pengadilan (diatur terbatas). Contoh: Hakim menjatuhkan pidana mati dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hukum Pidana Rujukan…

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 65 · Tahun 1948 • 09 Nov 1948

Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana

literasihukum.com/peraturan/15643/pengadilan-tentara-hukum-acara-pidana-peraturan-tentang-mengadakan-perubahan-dan-penambahan-dalam-undang-undang-no-8-tahun-1946-dari-hal-hukum-acara-pidana

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1948 tentang Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 73 · Tahun 1958 • 20 Sep 1958

Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

literasihukum.com/peraturan/15915/menyatakan-berlakunya-undang-undang-no-1-tahun-1946-republik-indonesia-tentang-peraturan-hukum-pidana-untuk-seluruh-wilayah-republik-indonesia-dan-mengubah-kitab-undang-undang-hukum-pidana

…akan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 18 · Tahun 1960 • 14 Apr 1960

Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

literasihukum.com/peraturan/15815/perubahan-jumlah-hukuman-denda-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-dan-dalam-ketentuan-ketentuan-pidana-lainnya-yang-dikeluarkan-sebelum-tanggal-17-agustus-1945

…omor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

Materi Hukum • 09 Jun 2024

Hukuman Mati Bagi Pelaku Turut Serta Pembunuhan Berencana: Sebuah Kajian

literasihukum.com/en/the-death-penalty-for-accomplices-in-premeditated-murder-a-study

…ntang penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku turut serta (medepleger) dalam suatu tindak pidana pembunuhan berencana.

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 14 · Tahun 1965 • 01 Apr 1965

Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)

literasihukum.com/peraturan/15593/ancaman-pidana-terhadap-tindak-pidana-termaksud-dalam-undang-undang-no-22-tahun-1961-tentang-perguruan-tinggi-ln-1961-no-302

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1965 tentang Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)