Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~121ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 25 · Tahun 2025
• 24 Jun 2026
Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer
literasihukum.com/peraturan/7444/penyelenggaraan-layanan-jasa-hukum-persekutuan-perdata-persekutuan-firma-dan-persekutuan-komanditer
…Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer
Kamus Hukum
Gugatan Perwakilan Kelompok
literasihukum.com/kamus-hukum/1420/gugatan-perwakilan-kelompok
Gugatan Perwakilan Kelompok Gugatan Perwakilan Kelompok adalah istilah prosedural terkait gugatan perwakilan kelompok. Kategori: Hukum Acara Perdata Contoh: Dalam proses hukum acara perdata, gugatan perwakilan kelompok memiliki ketentuan kh…
Peraturan
Peraturan Mahkamah Konstitusi · No. 2 · Tahun 2021
• 14 Apr 2021
Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/14313/tata-beracara-dalam-perkara-pengujian-undang-undang
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 34 · Tahun 2014
• 07 Nov 2014
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG
literasihukum.com/peraturan/4506/pedoman-penanganan-perkara-di-lingkungan-pemerintah-daerah-kabupaten-pinrang
…eraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 34 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 33 · Tahun 2023
• 01 Sep 2023
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE
literasihukum.com/peraturan/12241/pedoman-penanganan-perkara-di-lingkungan-pemerintah-kota-ternate
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Ternate Nomor 33 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE
Peraturan
Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia · No. 28 · Tahun 2024
• 07 Nov 2024
Penyelesaian Perkara Koneksitas
literasihukum.com/peraturan/2574/penyelesaian-perkara-koneksitas
Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perkara Koneksitas
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 92 · Tahun 2017
• 04 Jul 2026
Mekanisme Penanganan Perkara
literasihukum.com/peraturan/10629/mekanisme-penanganan-perkara
…) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 92 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penanganan Perkara
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2025
Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah
literasihukum.com/peraturan/3297/pedoman-penanganan-perkara-di-lingkungan-pemerintah-daerah
…Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 2 · Tahun 2004
• 02 Apr 2004
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
literasihukum.com/peraturan/15854/perubahan-atas-undang-undang-nomor-12-tahun-2003-tentang-pemilihan-umum-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-dewan-perwakilan-daerah-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah
…ang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 13 · Tahun 2019
• 30 Sep 2019
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
literasihukum.com/peraturan/15513/perubahan-ketiga-atas-undang-undang-nomor-17-tahun-2014-tentang-majelis-permusyawaratan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-dewan-perwakilan-daerah-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah
…tiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah