Berita • 06 May 2026

Perpres RAN PE Berlaku: Pencegahan Terorisme atau Pembatasan HAM?

news.literasihukum.com/perpres-ran-pe-berlaku-pencegahan-terorisme-atau-pembatasan-ham

Secara resmi presiden Prabowo Subianto telah menandatangani dan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RAN PE

Berita • 28 Apr 2026

IRA 5G FWA: Terobosan Regulasi Pemerataan Digital Indonesia

news.literasihukum.com/ira-5g-fwa-terobosan-regulasi-pemerataan-digital-indonesia

IRA 5G FWA Rp100.000 unlimited diluncurkan 2026. Analisis Permen Komdigi No.13/2025, UU Telekomunikasi Pasal 33 & perlindungan konsumen.

Berita • 02 May 2026

Presiden Prabowo Teken Perpres Potongan Ojol Maksimal 8%

news.literasihukum.com/presiden-prabowo-teken-perpres-potongan-ojol-maksimal-8-persen

Presiden Prabowo resmi teken Perpres 27/2026. Potongan ojol maksimal 8 persen, driver dapat 92% pendapatan plus jaminan sosial BPJS.

Berita • 22 Sep 2025

Apa Itu Ibu Kota Politik? Ini Penjelasan Resmi KSP soal Target IKN 2028

news.literasihukum.com/makna-ikn-ibu-kota-politik-2028

Kepala KSP M. Qodari jelaskan makna IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. Bukan berarti ada ibu kota ekonomi, tapi kesiapan pusat pemerintahan secara utuh

Berita • 02 May 2026

May Day 2026: Perpres 27/2026 dan Risiko Legal Evasion Ojol

news.literasihukum.com/may-day-2026-perpres-272026-dan-risiko-legal-evasion-ojol

Aksi May Day 2026 menyorot Perpres 27/2026 soal batas potongan aplikator 8%. Pakar mengingatkan risiko legal evasion dan efek domino pajak.

Berita • 03 Mar 2026

Uceng Paparkan 4 Masalah Rancangan Perpres TNI Atasi Terorisme

news.literasihukum.com/prof-uceng-4-masalah-rperpres-tni-atasi-terorisme

Prof Zainal Arifin Mochtar menilai RPerpres pelibatan TNI atasi terorisme bermasalah: delegasi berlebihan, materi muatan, geser penegakan hukum, dan ancam ruang sipil.

Berita • 15 Sep 2025

Reformasi Polri: LBH Masyarakat Desak Keterlibatan Ahli dan Penguatan Landasan Hukum Tim

news.literasihukum.com/reformasi-polri-lbh-masyarakat-desak-keterlibatan-ahli-dan-penguatan-landasan-hukum-tim

LBH Masyarakat mendesak agar tim Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo melibatkan para ahli dan masyarakat sipil dengan landasan hukum yang kuat.