Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2022

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUATEN SINJAI

literasihukum.com/peraturan/4465/pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-perizinan-non-berusaha-dan-non-perizinan-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabuaten-sinjai

…up) Kabupaten Sinjai Nomor 21 Tahun 2022 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUATEN SINJAI

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 6 · Tahun 2022

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

literasihukum.com/peraturan/3840/pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-perizinan-non-berusaha-dan-non-perizinan-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-wajo

…erbup) Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2022 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2022

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

literasihukum.com/peraturan/4084/penyelenggaraan-pelayanan-perizinan-berusaha-perizinan-non-berusaha-dan-non-perizinan

…uran Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 32 · Tahun 2022 • 19 Sep 2022

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

literasihukum.com/peraturan/8609/pendelegasian-kewenangan-pelayanan-perizinan-berusaha-dan-perizinan-non-berusaha-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

…n Pangkajene dan Kepulauan Nomor 32 Tahun 2022 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 24 · Tahun 2024 • 26 Sep 2024

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha, dan Non Perizinan

literasihukum.com/peraturan/1177/pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-pelayanan-perizinan-berusaha-non-berusaha-dan-non-perizinan

…Kepulauan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha, dan Non Perizinan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 246 · Tahun 2022 • 24 Jun 2026

Pendelegasian sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan

literasihukum.com/peraturan/13869/pendelegasian-sebagian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-dan-perizinan-non-berusaha-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-kuningan

…n Kuningan Nomor 246 Tahun 2022 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 37 · Tahun 2024

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

literasihukum.com/peraturan/10643/pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-perizinan-non-berusaha-dan-nonperizinan-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

…bup) Kabupaten Paser Nomor 37 Tahun 2024 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 2 · Tahun 2023

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

literasihukum.com/peraturan/7844/penyelenggaraan-perizinan-berusaha-dan-non-perizinan-berusaha-di-daerah

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Peraturan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal · No. 5 · Tahun 2025

Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)

literasihukum.com/peraturan/7228/pedoman-dan-tata-cara-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-dan-fasilitas-penanaman-modal-melalui-sistem-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik-online-single-submission

…ordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submi…

Peraturan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam · No. 5 · Tahun 2025

Penyelenggaraan Pelayanan Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

literasihukum.com/peraturan/10767/penyelenggaraan-pelayanan-persyaratan-dasar-perizinan-berusaha-dan-perizinan-berusaha-untuk-menunjang-kegiatan-usaha-di-kawasan-perdagangan-bebas-dan-pelabuhan-bebas-batam

…buhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam