Menampilkan 1–10 dari 40 hasil
· ~15ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 29 · Tahun 1950
Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia
literasihukum.com/peraturan/16617/penetapan-kejahatan-kejahatan-dan-pelanggaran-pelanggaran-yang-dilakukan-dalam-masa-pekerjaan-oleh-para-pejabat-yang-menurut-pasal-148-konstitusi-republik-indonesia-serikat-dalam-tingkat-pertama-dan-tertinggi-diadili-oleh-mahkamah-agung-indonesia
Undang-undang Darurat Nomor 29 Tahun 1950 tentang Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pe…
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 12 · Tahun 2024
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/16132/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-24-tahun-2022-tentang-pakaian-dinas-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Man…
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/16316/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-3-tahun-2017-tentang-klasifikasi-arsip-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordi…
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 3 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan
literasihukum.com/peraturan/16315/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-4-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-kearsipan-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementeria…
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 29 · Tahun 2018
• 21 Sep 2018
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan
literasihukum.com/peraturan/15485/pengharmonisasian-rancangan-peraturan-perundang-undangan-oleh-perancang-peraturan-perundang-undangan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 22 · Tahun 2024
• 06 Sep 2024
Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri
literasihukum.com/peraturan/15204/pelaksanaan-fungsi-keimigrasian-oleh-pejabat-imigrasi-pada-perwakilan-republik-indonesia-atau-tempat-lain-di-luar-negeri
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 23 · Tahun 2018
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan
literasihukum.com/peraturan/15486/pengharmonisasian-rancangan-peraturan-menteri-rancangan-peraturan-lembaga-pemerintah-nonkementerian-atau-rancangan-peraturan-dari-lembaga-nonstruktural-oleh-perancang-peraturan-perundang-undangan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan P…
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 22 · Tahun 2018
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan
literasihukum.com/peraturan/15487/pengharmonisasian-rancangan-peraturan-perundang-undangan-yang-dibentuk-di-daerah-oleh-perancang-peraturan-perundang-undangan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. KEP-0079/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018
Pedoman Tata Kerja Penggunaan Jasa Pengacara/Konsultan Hukum Eksternal Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Revisi 01
literasihukum.com/peraturan/10434/pedoman-tata-kerja-penggunaan-jasa-pengacarakonsultan-hukum-eksternal-oleh-kontraktor-kontrak-kerja-sama-revisi-01
…KMA0000/2018/S0 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Penggunaan Jasa Pengacara/Konsultan Hukum Eksternal Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Revisi 01
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 40 · Tahun 2016
• 11 Nov 2016
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
literasihukum.com/peraturan/15482/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-20-tahun-2015-tentang-tata-cara-dan-prosedur-pengharmonisasian-pembulatan-dan-pemantapan-konsepsi-rancangan-peraturan-perundang-undangan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Per…