Menampilkan 1–10 dari 190 hasil
· ~73ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital · No. 1 · Tahun 2025
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital
literasihukum.com/peraturan/14662/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-komunikasi-dan-digital
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 82 · Tahun 2023
Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
literasihukum.com/peraturan/18040/percepatan-transformasi-digital-dan-keterpaduan-layanan-digital-nasional
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
Peraturan
Keputusan Presiden (Keppres) · No. 520 · Tahun 1961
• 14 Sep 1961
Tambahan Jumlah Anggota Panitia Penyusun Undang-Undang Indukn Perbankan dan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia
literasihukum.com/peraturan/15299/tambahan-jumlah-anggota-panitia-penyusun-undang-undang-indukn-perbankan-dan-undang-undang-pokok-bank-indonesia
…omor 520 Tahun 1961 tentang Tambahan Jumlah Anggota Panitia Penyusun Undang-Undang Indukn Perbankan dan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia
Peraturan
Keputusan Presiden (Keppres) · No. 580 · Tahun 1961
• 06 Nov 1961
Perubahan Susunan Anggota Panitia Penyusun Undang-Undang Induk Perbankan dan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia
literasihukum.com/peraturan/15293/perubahan-susunan-anggota-panitia-penyusun-undang-undang-induk-perbankan-dan-undang-undang-pokok-bank-indonesia
…mor 580 Tahun 1961 tentang Perubahan Susunan Anggota Panitia Penyusun Undang-Undang Induk Perbankan dan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia
Peraturan
Keputusan Presiden (Keppres) · No. 87 · Tahun 1964
• 14 Apr 1964
Penambahan Tugas Panitia Penyusun Undang-Undang Induk Perbankan Dan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia
literasihukum.com/peraturan/15442/penambahan-tugas-panitia-penyusun-undang-undang-induk-perbankan-dan-undang-undang-pokok-bank-indonesia
…eppres) Nomor 87 Tahun 1964 tentang Penambahan Tugas Panitia Penyusun Undang-Undang Induk Perbankan Dan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia
Peraturan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital · No. 7 · Tahun 2025
• 10 Apr 2025
Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat (Embedded Subscriber Identity Module) dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi
literasihukum.com/peraturan/14628/pemanfaatan-teknologi-modul-identitas-pelanggan-melekat-embedded-subscriber-identity-module-dalam-penyelenggaraan-telekomunikasi
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat (Embedded Subscriber Identity Module) dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi
Peraturan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital · No. 8 · Tahun 2025
Layanan Pos Komersial
literasihukum.com/peraturan/14570/layanan-pos-komersial
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial
Peraturan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital · No. 4 · Tahun 2025
Pencabutan 3 (Tiga) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
literasihukum.com/peraturan/14656/pencabutan-3-tiga-peraturan-menteri-komunikasi-dan-informatika
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pencabutan 3 (Tiga) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Peraturan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital · No. 13 · Tahun 2025
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz
literasihukum.com/peraturan/14492/penggunaan-spektrum-frekuensi-radio-pada-pita-frekuensi-radio-14-ghz
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz
Peraturan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital · No. 3 · Tahun 2025
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit
literasihukum.com/peraturan/14657/penggunaan-spektrum-frekuensi-radio-untuk-dinas-satelit-dan-orbit-satelit
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit