Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~95ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 2 · Tahun 2019
Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah Dalam Negeri, dan Luar Negeri Bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang Disetarakan dengan Pejabat Eselon, dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna Barat
literasihukum.com/peraturan/13055/perjalanan-dinas-dalam-daerah-luar-daerah-dalam-negeri-dan-luar-negeri-bagi-pejabat-pejabat-eselon-pejabat-yang-disetarakan-dengan-pejabat-eselon-dan-pegawai-negeri-sipil-serta-pegawai-tidak-tetap-kabupaten-muna-barat
…019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah Dalam Negeri, dan Luar Negeri Bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang Disetarakan dengan Pejabat Eselon, dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna Barat
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 63 · Tahun 2022
FASILITASI PENYELENGGARAAN PERSEMAYAMAN/PELEPASAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PEJABAT, MANTAN PEJABAT DAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
literasihukum.com/peraturan/8490/fasilitasi-penyelenggaraan-persemayamanpelepasan-dan-pemakaman-jenazah-pejabat-mantan-pejabat-dan-anggota-korps-pegawai-republik-indonesia-lingkup-pemerintah-kabupaten-maros
…ahun 2022 tentang FASILITASI PENYELENGGARAAN PERSEMAYAMAN/PELEPASAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PEJABAT, MANTAN PEJABAT DAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 77 · Tahun 2024
Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang
literasihukum.com/peraturan/15119/tata-cara-penjualan-barang-milik-negara-berupa-kendaraan-perorangan-dinas-kepada-pejabat-negara-mantan-pejabat-negara-pegawai-aparatur-sipil-negara-prajurit-tentara-nasional-indonesia-atau-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia-tanpa-melalui-lelang
…tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indo…
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 26 · Tahun 2025
• 14 Jul 2026
Tata Cara Pengangangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
literasihukum.com/peraturan/12378/tata-cara-pengangangkatan-pelantikan-dan-pengambilan-sumpah-atau-janji-mutasi-pemberhentian-dan-pengangkatan-kembali-pejabat-penyidik-pegawai-negeri-sipil-serta-kartu-tanda-pengenal-pejabat-penyidik-pegawai-negeri-sipil
…tikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2025
Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian atau Pejabat Pelaksana Tugas
literasihukum.com/peraturan/11200/pedoman-penunjukan-pejabat-pelaksana-harian-atau-pejabat-pelaksana-tugas
…raturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian atau Pejabat Pelaksana Tugas
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2021
Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
literasihukum.com/peraturan/13812/perjalanan-dinas-jabatan-bagi-pejabat-negara-pejabat-daerah-pegawai-negeri-sipil-dan-pegawai-tidak-tetap-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-labuhanbatu-utara
…up) Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 82 · Tahun 2020
PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
literasihukum.com/peraturan/9266/pedoman-penyelenggaraan-forum-konsultasi-publik-di-lingkungan-unit-penyelenggara-pelayanan-publik-pemerintah-kabupaten-maros
…bup) Kabupaten Maros Nomor 82 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Kamus Hukum
Pelayanan Publik
literasihukum.com/kamus-hukum/870/pelayanan-publik
Pelayanan Publik Pelayanan Publik adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait pelayanan publik. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pemohon menggugat pelayanan publik melalui mekanisme yang tersedia. | Pelayanan p…
Opini
• 27 Jan 2024
Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
literasihukum.com/rumus-korupsi-robert-klitgaard
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Materi Hukum
• 25 Feb 2024
Penerapan Diskresi dalam Pemerintahan
literasihukum.com/penerapan-diskresi-dalam-pemerintahan
Pelajari penerapan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.
Pasang Iklan