Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 26 · Tahun 1960 • 09 Jun 1960

Perubahan Pasal 27 Dan Pasal 28 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Sebagaimana Telah Diubah Dan Dithambah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1960

literasihukum.com/peraturan/15807/perubahan-pasal-27-dan-pasal-28-undang-undang-darurat-no-7-tahun-1955-sebagaimana-telah-diubah-dan-dithambah-terakhir-dengan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-1-tahun-1960

…eraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 26 Tahun 1960 tentang Perubahan Pasal 27 Dan Pasal 28 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Sebagaimana Telah Diubah Dan Dithambah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti U…

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 223 · Tahun 1961 • 06 Sep 1961

Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 Dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 PRP. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda

literasihukum.com/peraturan/15570/pedoman-pelaksanaan-pasal-4-dan-pasal-5-undang-undang-nomor-3-prp-tahun-1960-tentang-penguasaan-benda-benda-tetap-milik-perseorangan-warganegara-belanda

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 223 Tahun 1961 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 Dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 PRP. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda

Materi Hukum • 28 Mar 2025

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Online

literasihukum.com/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-pengguna-jasa

Membahas regulasi yang mengatur perlindungan terhadap pengguna jasa transportasi, khususnya terkait perlindungan data pribadi & penyelesaian sengketa

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 1a · Tahun 2014 • 30 Apr 2014

PENCABUTAN PASAL 12, 13, 14 DAN PASAL 15 PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

literasihukum.com/peraturan/5160/pencabutan-pasal-12-13-14-dan-pasal-15-pada-peraturan-daerah-kabupaten-jeneponto-nomor-3-tahun-2012-tentang-retribusi-jasa-umum

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 1a Tahun 2014 tentang PENCABUTAN PASAL 12, 13, 14 DAN PASAL 15 PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 9 · Tahun 2011 • 20 Jul 2026

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

literasihukum.com/peraturan/14380/pencabutan-peraturan-daerah-kota-bogor-dan-pasal-pasal-tentang-retribusi-daerah-yang-tidak-terkait-dengan-undang-undang-nomor-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah

…(Perda) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Peraturan Mahkamah Agung · No. 1 · Tahun 2020 • 08 Jul 2026

Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/14395/pedoman-pemidanaan-pasal-2-dan-pasal-3-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 84 · Tahun 1958

Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

literasihukum.com/peraturan/16024/pengubahan-pasal-pasal-16-dan-19-undang-undang-pokok-bank-indonesia-undang-undang-no-11-tahun-1953

Undang-undang (UU) Nomor 84 Tahun 1958 tentang Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

Berita • 20 Jan 2026

MK Tolak Gugatan UU LLAJ, Tekankan Perbaikan Jalan Rusak

news.literasihukum.com/mk-tolak-gugatan-uu-llaj-tekankan-perbaikan-jalan-rusak

MK ingatkan pemerintah prioritaskan anggaran preservasi jalan dan perbaiki jalan rusak demi keselamatan pengguna jalan. Putusan MK No.

Berita • 18 Sep 2025

MK: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Telah Akomodasi Kebutuhan Seluruh Warga Negara

news.literasihukum.com/mk-alat-pemberi-isyarat-lalu-lintas-telah-akomodasi-kebutuhan-seluruh-warga-negara

MK tolak uji materi UU LLAJ terkait APILL yang dinilai diskriminatif bagi penyandang buta warna. MK tegaskan pemerintah wajib akomodasi kebutuhan disabilitas.

Opini • 20 Jun 2025

Paradoks ODOL: Supir Truk, Kriminalisasi Struktural, dan Ilusi Penegakan Hukum di Indonesia

literasihukum.com/paradoks-odol-supir-truk-kriminalisasi-struktural-dan-ilusi-penegakan-hukum-di-indonesia

Artikel ini mengupas tuntutan sopir, cacat struktural hukum lalu lintas, dan solusi reformasi agar hukum lebih adil bagi buruh jalanan.