Berita • 19 Mar 2024

Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung

news.literasihukum.com/gubernur-jakarta-tetap-dipilih-langsung

Setelah melalui perdebatan, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) memutuskan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta tetap dipilih langsung oleh rakya...

Berita • 02 Jan 2025

Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Nyatakan Bertentangan dengan UUD 1945

news.literasihukum.com/mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menggemparkan publik.

Berita • 26 Feb 2026

Tersangka May Day Perbaiki Uji Materi KUHAP Baru di MK

news.literasihukum.com/tersangka-may-day-perbaiki-uji-materi-kuhap-baru-di-mk

…aikan uji materi KUHAP baru terkait kewenangan penangkapan & penahanan. Pemohon persempit pasal yang diuji. Apa dampaknya?

Berita • 12 Jan 2026

Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Diuji Lagi di MK, Pemohon Gugat Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan

news.literasihukum.com/uji-larangan-perkawinan-beda-agama-di-mk-265-puu-xxiii-2025

Tiga pemohon menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai frasa “menurut” memicu multitafsir yang menutup akses pencatatan perkawinan beda agama, diperkuat SEMA 2/2023.

Berita • 18 Sep 2025

Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik

news.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik

MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...

Berita • 21 Mar 2024

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?

news.literasihukum.com/mk-hapus-pasal-penyebaran-berita-bohong

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...

Berita • 02 Mar 2026

MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor

news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor

MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.

Berita • 18 Sep 2025

Uji Materi Syarat Pendidikan Polisi Ditolak MK, Pemohon Dianggap Tak Punya Kedudukan Hukum

news.literasihukum.com/uji-materi-syarat-pendidikan-polisi-ditolak-mk-pemohon-dianggap-tak-punya-kedudukan-hukum

MK tolak uji materi syarat pendidikan polisi (SMU/sederajat). Pemohon dianggap tak punya kedudukan hukum. Simak alasan Mahkamah Konstitusi selengkapnya

Berita • 18 Sep 2025

MK Putuskan Tenggat Gugatan PHK Dihitung 1 Tahun Sejak Mediasi Gagal, Bukan dari Tanggal PHK

news.literasihukum.com/mk-putuskan-tenggat-gugatan-phk-dihitung-1-tahun-sejak-mediasi-gagal-bukan-dari-tanggal-phk

MK putuskan! Batas waktu gugatan PHK 1 tahun kini dihitung sejak mediasi atau konsiliasi gagal, bukan dari tanggal PHK. Simak putusan MK terbaru.

Berita • 29 Mar 2026

PP Tunas Berlaku: Medsos Anak Bawah 16 Tahun Diblokir

news.literasihukum.com/pp-tunas-berlaku-kronologi-pembatasan-medsos-anak-bawah-16-tahun

Mulai 28 Maret 2026, PP Tunas berlaku. Anak bawah 16 tahun diblokir akses TikTok, Instagram, YouTube & medsos high-risk. Kronologi & analisis hukum lengkap.