Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~70ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Kamus Hukum
Partisipasi publik
literasihukum.com/kamus-hukum/1848/partisipasi-publik
Partisipasi publik Istilah hukum administrasi atau tata negara yang berkaitan dengan partisipasi publik. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Partisipasi publik: Istilah ini sering dipakai untuk menilai kewenangan, prosedur, dan akib…
Kamus Hukum
Pengawasan partisipasi publik
literasihukum.com/kamus-hukum/2198/pengawasan-partisipasi-publik
Pengawasan partisipasi publik Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan partisipasi publik. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan partisipasi publik: Pengawasan dilakukan untuk memastika…
Kamus Hukum
Sengketa partisipasi publik
literasihukum.com/kamus-hukum/2896/sengketa-partisipasi-publik
Sengketa partisipasi publik Perselisihan yang timbul dari keputusan, tindakan, atau kewenangan pemerintahan terkait partisipasi publik. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Sengketa partisipasi publik: Sengketa administratif biasanya…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 114 · Tahun 2022
• 21 Nov 2022
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK
literasihukum.com/peraturan/13929/pelaksanaan-peraturan-daerah-kabupaten-luwu-nomor-5-tahun-2022-tentang-partisipasi-dan-transparansi-informasi-publik
…Tahun 2022 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 5 · Tahun 2022
PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK
literasihukum.com/peraturan/13573/partisipasi-dan-transparansi-informasi-publik
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2022 tentang PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 40 · Tahun 2011
PELAYANAN PUBLIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
literasihukum.com/peraturan/6636/pelayanan-publik-dan-partisipasi-masyarakat
…uran Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2011 tentang PELAYANAN PUBLIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 7 · Tahun 2012
• 14 Sep 2012
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Keuangan Dalam Penyelenggaraan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Keсamatan Tahun Anggaran 2012
literasihukum.com/peraturan/11855/petunjuk-teknis-pelaksanaan-dan-penatausahaan-keuangan-dalam-penyelenggaraan-program-peningkatan-partisipasi-masyarakat-dalam-membangun-kelurahan-pada-satuan-kerja-perangkat-daerah-kesamatan-tahun-anggaran-2012
…k Teknis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Keuangan Dalam Penyelenggaraan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Keсamatan Tahun Anggaran 2012
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 37 · Tahun 2023
• 01 Nov 2023
PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN MELALUI PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI SISWA DENGAN CARA DATANGI SISWA
literasihukum.com/peraturan/8367/penyelenggaraan-layanan-pendidikan-melalui-peningkatan-angka-partisipasi-siswa-dengan-cara-datangi-siswa
…Nomor 37 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN MELALUI PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI SISWA DENGAN CARA DATANGI SISWA
Peraturan
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 3 · Tahun 2025
• 25 Apr 2025
Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak
literasihukum.com/peraturan/14601/penyelenggaraan-partisipasi-anak-melalui-forum-anak
…i Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2014
• 07 Jul 2026
PETUNJUK PELAKSAMAN PENERIMAAN PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
literasihukum.com/peraturan/2462/petunjuk-pelaksaman-penerimaan-partisipasi-pihak-ketiga-dalam-pembangunan-daerah
…Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Nomor 21 Tahun 2014 tentang PETUNJUK PELAKSAMAN PENERIMAAN PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH