Menampilkan 110 dari 15 hasil · ~9ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita • 02 Jan 2025
Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Nyatakan Bertentangan dengan UUD 1945
news.literasihukum.com/mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold
…as minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menggemparkan publik.
Berita • 17 Jan 2025
Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold: 3 Catatan Penting dari Prof Jimly
news.literasihukum.com/mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold-3-catatan-penting-dari-prof-jimly
Putusan MK menghapus presidential threshold dalam Pilpres, membuka peluang bagi pemilu yang lebih inklusif dan kompetitif. Simak catatan penting Prof Jimly dan pakar hukum lainnya!
Berita • 06 Mar 2026
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029
news.literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-risiko-menjelang-pemilu-2029
…s revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.
Berita • 06 Mar 2026
Komisi Reformasi Polri Rampung, Laporan ke Prabowo Ditargetkan Sebelum Lebaran
news.literasihukum.com/komisi-reformasi-polri-rampung-laporan-ke-prabowo-sebelum-lebaran
…argetkan laporan kepada Presiden Prabowo sebelum Lebaran 2026. Reformasi diarahkan hingga 2029.
Berita • 06 May 2026
Perpres RAN PE Berlaku: Pencegahan Terorisme atau Pembatasan HAM?
news.literasihukum.com/perpres-ran-pe-berlaku-pencegahan-terorisme-atau-pembatasan-ham
Secara resmi presiden Prabowo Subianto telah menandatangani dan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RAN PE
Berita • 01 Mar 2024
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029
news.literasihukum.com/ambang-batas-parlemen-melanggar-konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prin...
Berita • 19 Jul 2025
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah Mulai 2029, Sistem Lima Kotak Berakhir
news.literasihukum.com/mk-putuskan-pemilu-nasional-dan-daerah-dipisah-mulai-2029-sistem-lima-kotak-berakhir
Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi mengubah sistem penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dengan memisahkan antara pemilihan tingkat nasional dan daerah
Berita • 21 Apr 2026
Kemenkeu Rancang Aturan Baru: Jalan Tol Bakal Kena PPN pada 2028
news.literasihukum.com/kemenkeu-rancang-aturan-baru-jalan-tol-bakal-kena-ppn-pada-2028
Kementerian Keuangan melalui DJP merancang RPMK untuk menetapkan jasa jalan tol sebagai objek PPN. Kebijakan ini masuk Renstra DJP dan ditargetkan berlaku 2028.
Berita • 03 Jun 2024
Mampukah Pansel KPK Melahirkan Pemimpin Anti-Korupsi yang Independen?
news.literasihukum.com/pansel-kpk-melahirkan-pemimpin-anti-korupsi
…n Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) masa jabatan 2024-2029 menghadapi tantangan berat. Mampukah Pansel KPK Melahirkan Pemimpin Anti-Korupsi?
Berita • 26 Jan 2026
Komisi III DPR Setujui Adies Kadir Jadi Hakim MK Usulan DPR
news.literasihukum.com/komisi-iii-dpr-setujui-adies-kadir-jadi-hakim-mk-usulan-dpr
DPR setujui Adies Kadir jadi hakim MK usulan DPR, menggantikan Arief Hidayat. Simak profil dan prosedur pengangkatan hakim konstitusi.
Mau Konsultasi Hukum?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.