Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 142 · Tahun 2012 • 28 Sep 2012

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan

literasihukum.com/peraturan/10011/penguasaan-perencanaanperuntukan-bidang-tanah-bagi-pelaksanaan-pembangunan-untuk-kepentingan-umum-rencana-trace-normalisasi-kali-pesanggrahan

…Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 152 · Tahun 2012 • 28 Sep 2012

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Sunter

literasihukum.com/peraturan/9753/penguasaan-perencanaanperuntukan-bidang-tanah-bagi-pelaksanaan-pembangunan-untuk-kepentingan-umum-rencana-trace-normalisasi-kali-sunter

…Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Sunter

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 106 · Tahun 2013 • 11 Sep 2013

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2012 Tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan

literasihukum.com/peraturan/13658/perubahan-atas-peraturan-gubernur-nomor-142-tahun-2012-tentang-penguasaan-perencanaanperuntukan-bidang-tanah-bagi-pelaksanaan-pembangunan-untuk-kepentingan-umum-rencana-trace-normalisasi-kali-pesanggrahan

…Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan

Peraturan Instruksi Presiden (Inpres) · No. 12 · Tahun 2025 • 24 Jun 2026

Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik, serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano

literasihukum.com/peraturan/10592/upaya-penanganan-keadaan-tertentu-untuk-normalisasi-alur-pelayaran-pelabuhan-pulau-baai-transportasi-dan-logistik-serta-percepatan-pembangunan-di-pulau-enggano

…ksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik, serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 16 · Tahun 1962 • 01 Nov 1962

Pembuatan Perjanjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan Antara Republik Indonesia Dengan Jepang

literasihukum.com/peraturan/16799/pembuatan-perjanjian-hubungan-keramahan-dan-perniagaan-antara-republik-indonesia-dengan-jepang

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1962 tentang Pembuatan Perjanjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan Antara Republik Indonesia Dengan Jepang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 12 · Tahun 1964 • 23 Sep 1964

Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta

literasihukum.com/peraturan/16903/pemutusan-hubungan-kerja-di-perusahaan-swasta

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 37 · Tahun 1999 • 14 Sep 1999

Hubungan Luar Negeri

literasihukum.com/peraturan/17361/hubungan-luar-negeri

Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Peraturan Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. 0111/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018 • 13 Nov 2018

Pedoman Tata Kerja Hubungan Masyarakat Revisi 01

literasihukum.com/peraturan/5396/pedoman-tata-kerja-hubungan-masyarakat-revisi-01

…lu Minyak dan Gas Bumi Nomor 0111/SKKMA0000/2018/S0 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Hubungan Masyarakat Revisi 01

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1966

Persetujuan-Persetujuan Untuk Menormalisasi Hubungan Antara Republik Indonesia dan Malaysia

literasihukum.com/peraturan/16943/persetujuan-persetujuan-untuk-menormalisasi-hubungan-antara-republik-indonesia-dan-malaysia

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1966 tentang Persetujuan-Persetujuan Untuk Menormalisasi Hubungan Antara Republik Indonesia dan Malaysia

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 13 · Tahun 1956

Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar

literasihukum.com/peraturan/16772/pembatalan-hubungan-indonesia-nederland-berdasarkan-perjanjian-konperensi-meja-bundar

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1956 tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar