Hasil Pencarian: Mahkamah Agung

Peraturan Peraturan Mahkamah Agung · No. 1 · Tahun 2020 • 08 Jul 2026

Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/14395/pedoman-pemidanaan-pasal-2-dan-pasal-3-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 13 · Tahun 1965 • 06 Jul 1965

Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

literasihukum.com/peraturan/16922/pengadilan-dalam-lingkungan-peradilan-umum-dan-mahkamah-agung

…ng-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 14 · Tahun 1985

Mahkamah Agung

literasihukum.com/peraturan/17168/mahkamah-agung

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 56 · Tahun 1958 • 24 Jul 2026

Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No.30)

literasihukum.com/peraturan/16538/pengubahan-undang-undang-no-1-tahun-1950-tentang-susunan-kekuasaan-dan-jalan-pengadilan-mahkamah-agung-indonesia-lembaran-negara-tahun-1950-no30

…Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No.30)

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 29 · Tahun 1950

Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia

literasihukum.com/peraturan/16617/penetapan-kejahatan-kejahatan-dan-pelanggaran-pelanggaran-yang-dilakukan-dalam-masa-pekerjaan-oleh-para-pejabat-yang-menurut-pasal-148-konstitusi-republik-indonesia-serikat-dalam-tingkat-pertama-dan-tertinggi-diadili-oleh-mahkamah-agung-indonesia

…48 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 40 · Tahun 2022

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

literasihukum.com/peraturan/17709/perubahan-kedua-atas-peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2012-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim-yang-berada-di-bawah-mahkamah-agung

…erintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 44 · Tahun 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

literasihukum.com/peraturan/15184/perubahan-ketiga-atas-peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2012-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim-yang-berada-di-bawah-mahkamah-agung

…erintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 21 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung

literasihukum.com/peraturan/17954/perubahan-atas-peraturan-presiden-nomor-13-tahun-2005-tentang-sekretariat-mahkamah-agung

…un 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung

Kamus Hukum

Mahkamah Agung

literasihukum.com/kamus-hukum/334/mahkamah-agung

Mahkamah Agung Puncak peradilan yang berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang dan memutus kasasi. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Mahkamah Agung" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Huk…

Peraturan Peraturan Mahkamah Konstitusi · No. 2 · Tahun 2021 • 14 Apr 2021

Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/14313/tata-beracara-dalam-perkara-pengujian-undang-undang

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang