Berita • 21 Mar 2024

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?

news.literasihukum.com/mk-hapus-pasal-penyebaran-berita-bohong

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...

Berita • 02 Jan 2024

Hukum Lingkungan: Perlindungan Lingkungan Hidup

news.literasihukum.com/hukum-lingkungan-perlindungan-lingkungan-hidup

Literasi Hukum - Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejah...

Berita • 06 Jan 2024

JagaPemilu.com Diluncurkan

news.literasihukum.com/jagapemilucom-diluncurkan-wadah-pelaporan-pelanggaran-pemilu-2024

JagaPemilu.com, sebuah platform pelaporan pelanggaran pemilu, secara resmi diperkenalkan pada Jumat (5/1/2024) di Jakarta. Tujuan utama platform ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pe...

Berita • 17 Jan 2025

Kemenkum Kaji Putusan MK Terkait Usia Pensiun Notaris Hingga 70 Tahun

news.literasihukum.com/kemenkum-kaji-putusan-mk-terkait-usia-pensiun-notaris-hingga-70-tahun

…otaris hingga 70 tahun. Perpanjangan ini bersifat opsional dan mensyaratkan pemeriksaan kesehatan tahunan.

Berita • 08 Nov 2025

Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru

news.literasihukum.com/legitimasi-pbpi-pasca-uu-keolahragaan-2022

Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...

Berita • 01 Jan 2026

Vonis Kasus Prada Lucky: 22 Prajurit TNI AD Dipecat dan Dipenjara

news.literasihukum.com/vonis-kasus-prada-lucky-22-prajurit-dipecat-dipenjarakan

Pengadilan Militer III-15 Kupang memvonis 22 prajurit TNI AD dalam kasus tewasnya Prada Lucky: penjara di bawah 10 tahun, dipecat, dan restitusi.

Berita • 08 Mar 2026

KPK Ungkap Dugaan Intervensi Fadia Arafiq dalam Proyek Outsourcing Pekalongan

news.literasihukum.com/kpk-ungkap-dugaan-intervensi-fadia-arafiq-proyek-outsourcing-pekalongan

KPK mengungkap dugaan Fadia Arafiq mengintervensi kepala dinas agar memakai perusahaan keluarganya, PT RNB, dalam proyek outsourcing Pemkab Pekalongan.

Berita • 05 Mar 2026

KPK: Fadia Arafiq Ngaku Musisi Dangdut, Tak Paham Kelola Pemda

news.literasihukum.com/kpk-fadia-arafiq-ngaku-tak-paham-tata-kelola-pemda

KPK menyebut Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengaku berlatar musisi dangdut dan tak paham tata kelola pemda. KPK menilai itu tak membenarkan dugaan korupsi.

Berita • 12 Jan 2026

10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”

news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr

Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…

Berita • 06 Mar 2026

Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029

news.literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-risiko-menjelang-pemilu-2029

Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.