Peraturan Undang-undang (UU) · No. 23 · Tahun 1953 • 25 Nov 1953

Kewajiban Melaporkan Perusahaan

literasihukum.com/peraturan/17376/kewajiban-melaporkan-perusahaan

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 1959 • 02 Apr 1959

Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo dari Kewajiban untuk Menggantikan Uang

literasihukum.com/peraturan/16710/pembebasan-r-soemantri-soerjoadiprojo-dari-kewajiban-untuk-menggantikan-uang

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo dari Kewajiban untuk Menggantikan Uang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 15 · Tahun 1962 • 02 Nov 1962

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri Menjadi Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16801/penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-2-tahun-1962-tentang-kewajiban-perusahaan-minyak-memenuhi-kebutuhan-dalam-negeri-menjadi-undang-undang

…2 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri Menjadi Undang-Undang

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 1994 • 14 Jul 1994

KEWAJIBAN CALON MEMPELAI UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN SEHAT BADAN

literasihukum.com/peraturan/11206/kewajiban-calon-mempelai-untuk-mendapatkan-surat-keterangan-sehat-badan

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1994 tentang KEWAJIBAN CALON MEMPELAI UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN SEHAT BADAN

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 238 · Tahun 2015 • 19 Nov 2015

Kewajiban Penyediaan Dan Pemasangan Closed Circuit Television Pada Bangunan Gedung

literasihukum.com/peraturan/1546/kewajiban-penyediaan-dan-pemasangan-closed-circuit-television-pada-bangunan-gedung

…ran Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 238 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Dan Pemasangan Closed Circuit Television Pada Bangunan Gedung

Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan · No. 20 · Tahun 2025 • 12 Sep 2025

Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas Liquidity Coverage Ratio dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih Net Stable Funding Ratio Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

literasihukum.com/peraturan/9598/kewajiban-pemenuhan-rasio-kecukupan-likuiditas-liquidity-coverage-ratio-dan-rasio-pendanaan-stabil-bersih-net-stable-funding-ratio-bagi-bank-umum-syariah-dan-unit-usaha-syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas Liquidity Coverage Ratio dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih Net Stable Funding Ratio Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan · No. 21 · Tahun 2025 • 12 Sep 2025

Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum Syariah

literasihukum.com/peraturan/9553/kewajiban-pemenuhan-rasio-pengungkit-bagi-bank-umum-syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum Syariah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2015 • 13 Jul 2026

KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

literasihukum.com/peraturan/773/kewajiban-kepesertaan-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-kesehatan-dalam-pemberian-pelayanan-perizinan-oleh-pemerintah-daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 21 Tahun 2015 tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 38 · Tahun 2014

KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/8161/kewajiban-kepesertaan-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-dalam-pemberian-pelayanan-perizinan-di-kabupaten-luwu-timur

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2014 tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 25 · Tahun 2015

KEWAJIBAN KEPESERTAAN PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

literasihukum.com/peraturan/713/kewajiban-kepesertaan-pelayanan-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-dalam-pemberian-pelayanan-perizinan-oleh-pemerintah-kabupaten-toraja-utara

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA