Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 30 · Tahun 2025 • 18 Jun 2026

Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

literasihukum.com/peraturan/1938/pencegahan-tindak-pidana-kekerasan-seksual-serta-penanganan-pelindungan-dan-pemulihan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 4 · Tahun 2021 • 12 Apr 2021

PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN

literasihukum.com/peraturan/7725/perlindungan-perempuan-terhadap-kekerasan

…h (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 55 · Tahun 2023 • 14 Sep 2023

Honorarium dan Fasilitas bagi Komisi Paripurna dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

literasihukum.com/peraturan/18328/honorarium-dan-fasilitas-bagi-komisi-paripurna-dan-badan-pekerja-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan

…ang Honorarium dan Fasilitas bagi Komisi Paripurna dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 49 · Tahun 2017 • 06 Sep 2017

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

literasihukum.com/peraturan/5179/kode-etik-aparat-pengawasan-intern-pemerintah-di-lingkungan-inspektorat-kabupaten-pangkajene-dan-kepulauan

…rbup) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 49 Tahun 2017 tentang KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 98 · Tahun 2024 • 10 Sep 2024

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat

literasihukum.com/peraturan/15329/penyelenggaraan-pelayanan-terpadu-dalam-penanganan-pelindungan-dan-pemulihan-tindak-pidana-kekerasan-seksual-oleh-pemerintah-pusat

…yelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 27 · Tahun 2024 • 02 Jul 2026

Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

literasihukum.com/peraturan/17590/koordinasi-dan-pemantauan-pelaksanaan-pencegahan-dan-penanganan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual

…tang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 108 · Tahun 2014 • 25 Jun 2026

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Korban Tindak Kekerasan

literasihukum.com/peraturan/12603/pelayanan-kesejahteraan-sosial-terhadap-korban-tindak-kekerasan

…akarta Nomor 108 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Korban Tindak Kekerasan

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 29 · Tahun 2025 • 18 Jun 2026

Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

literasihukum.com/peraturan/1916/dana-bantuan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 45 · Tahun 2024

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

literasihukum.com/peraturan/10370/pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-di-lingkungan-satuan-pendidikan

…Walikota (Perwali) Kota Singkawang Nomor 45 Tahun 2024 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 31 · Tahun 2025

PROSEDUR PENANGANAN KASUS ANAK KORBAN KEKERASAN, ANAK KORBAN EKSPLOITASI, DAN PEKERJA ANAK TERINTEGRASI

literasihukum.com/peraturan/7042/prosedur-penanganan-kasus-anak-korban-kekerasan-anak-korban-eksploitasi-dan-pekerja-anak-terintegrasi

…p) Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2025 tentang PROSEDUR PENANGANAN KASUS ANAK KORBAN KEKERASAN, ANAK KORBAN EKSPLOITASI, DAN PEKERJA ANAK TERINTEGRASI